Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Juni 2020
Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05/04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar tak setuju penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.

Sebab, ungkap Baco, masyarakat sudah jenuh dengan pengetatan PSBB sementara tanggung jawab pemerintah atas kebutuhan warga dipertanyakan.

Baca Juga

PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

"Intinya fraksi Golkar tidak setuju PSBB DKI Jakarta dilanjutkan," kata Baco di Jakarta Kamis (4/6).

Ia pun meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk komitmen terhadap penerapan aturan PSBB bila nantinya benar-benar diperpanjang. Ia meminta Anies tak tebang pilih terhadap sektor usaha yang diperkenankan beroperasi.

"Kalau mau diperpanjang mestinya Gubernur juga komitmen terhadap penerapan aturan PSBB tersebut. Jangan sampai kesannya pilih-pilih, misalnya Mall di buka tapi warung warung kecil ditindak, masjid dibatasi," jelas Baco.

Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Baco menuturkan, aspek psikologi masyarakat juga harus dipertimbangkan. Menurut dia, banyak warga yang mengeluhkan ekonomi sulit, bahkan bantuan pemerintah pun banyak yang tidak tepat.

"Akhirnya masyarakat mengeluh juga. Jadi artinya, Gubernur juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat, diantaranya bantuan sembako lagi, tapi apa siap anggarannya?," tuturnya.

Baca Juga

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Anggota Komisi E ini menuturkan, bahwa penerapan PSBB selama ini belum dievaluasi secara komprehensif.

"Jadi kita harus mulai melihat sektor ekonomi, jangan terus melihat COVID-19 nya. Kan COVID-19 nya jelas tidak akan hilang. Jangan nanti setelah pandemi Covid-19, ekonomi nya pandemi juga" tutupnya. (Asp)

#PSBB #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Bagikan