Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Juni 2020
Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05/04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar tak setuju penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.

Sebab, ungkap Baco, masyarakat sudah jenuh dengan pengetatan PSBB sementara tanggung jawab pemerintah atas kebutuhan warga dipertanyakan.

Baca Juga

PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

"Intinya fraksi Golkar tidak setuju PSBB DKI Jakarta dilanjutkan," kata Baco di Jakarta Kamis (4/6).

Ia pun meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk komitmen terhadap penerapan aturan PSBB bila nantinya benar-benar diperpanjang. Ia meminta Anies tak tebang pilih terhadap sektor usaha yang diperkenankan beroperasi.

"Kalau mau diperpanjang mestinya Gubernur juga komitmen terhadap penerapan aturan PSBB tersebut. Jangan sampai kesannya pilih-pilih, misalnya Mall di buka tapi warung warung kecil ditindak, masjid dibatasi," jelas Baco.

Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Baco menuturkan, aspek psikologi masyarakat juga harus dipertimbangkan. Menurut dia, banyak warga yang mengeluhkan ekonomi sulit, bahkan bantuan pemerintah pun banyak yang tidak tepat.

"Akhirnya masyarakat mengeluh juga. Jadi artinya, Gubernur juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat, diantaranya bantuan sembako lagi, tapi apa siap anggarannya?," tuturnya.

Baca Juga

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Anggota Komisi E ini menuturkan, bahwa penerapan PSBB selama ini belum dievaluasi secara komprehensif.

"Jadi kita harus mulai melihat sektor ekonomi, jangan terus melihat COVID-19 nya. Kan COVID-19 nya jelas tidak akan hilang. Jangan nanti setelah pandemi Covid-19, ekonomi nya pandemi juga" tutupnya. (Asp)

#PSBB #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan