Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Juni 2020
Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05/04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar tak setuju penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.

Sebab, ungkap Baco, masyarakat sudah jenuh dengan pengetatan PSBB sementara tanggung jawab pemerintah atas kebutuhan warga dipertanyakan.

Baca Juga

PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

"Intinya fraksi Golkar tidak setuju PSBB DKI Jakarta dilanjutkan," kata Baco di Jakarta Kamis (4/6).

Ia pun meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk komitmen terhadap penerapan aturan PSBB bila nantinya benar-benar diperpanjang. Ia meminta Anies tak tebang pilih terhadap sektor usaha yang diperkenankan beroperasi.

"Kalau mau diperpanjang mestinya Gubernur juga komitmen terhadap penerapan aturan PSBB tersebut. Jangan sampai kesannya pilih-pilih, misalnya Mall di buka tapi warung warung kecil ditindak, masjid dibatasi," jelas Baco.

Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Antrean kendaraan memadati ruas jalan Sudirman dari arah Bundaran HI menuju Blok M sehari menjelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Baco menuturkan, aspek psikologi masyarakat juga harus dipertimbangkan. Menurut dia, banyak warga yang mengeluhkan ekonomi sulit, bahkan bantuan pemerintah pun banyak yang tidak tepat.

"Akhirnya masyarakat mengeluh juga. Jadi artinya, Gubernur juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat, diantaranya bantuan sembako lagi, tapi apa siap anggarannya?," tuturnya.

Baca Juga

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Anggota Komisi E ini menuturkan, bahwa penerapan PSBB selama ini belum dievaluasi secara komprehensif.

"Jadi kita harus mulai melihat sektor ekonomi, jangan terus melihat COVID-19 nya. Kan COVID-19 nya jelas tidak akan hilang. Jangan nanti setelah pandemi Covid-19, ekonomi nya pandemi juga" tutupnya. (Asp)

#PSBB #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Peredaran narkotika etomidate dalam cartridge vape menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Dorong peningkatan pengawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Indonesia
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Tiga anggota intel kodim itu mengaku sebelumnya menghadiri rapat pemantauan wilayah dan hendak makan siang di Soto Mbok Giyem. .
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Indonesia
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah membenarkan tiga pria TNI yang berfoto bersama Anies Baswedan merupakan anggota intel Kodim Karanganyar.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Indonesia
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidak ke pasar tradisional jelang Ramadan 2026 untuk mengawasi harga bahan pokok dan memastikan pasokan pangan aman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Indonesia
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Seorang pelajar tewas akibat tawuran di Jakarta Barat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertindak.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Bagikan