Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?
Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05/04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugr
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar tak setuju penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.
Sebab, ungkap Baco, masyarakat sudah jenuh dengan pengetatan PSBB sementara tanggung jawab pemerintah atas kebutuhan warga dipertanyakan.
Baca Juga
PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka
"Intinya fraksi Golkar tidak setuju PSBB DKI Jakarta dilanjutkan," kata Baco di Jakarta Kamis (4/6).
Ia pun meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk komitmen terhadap penerapan aturan PSBB bila nantinya benar-benar diperpanjang. Ia meminta Anies tak tebang pilih terhadap sektor usaha yang diperkenankan beroperasi.
"Kalau mau diperpanjang mestinya Gubernur juga komitmen terhadap penerapan aturan PSBB tersebut. Jangan sampai kesannya pilih-pilih, misalnya Mall di buka tapi warung warung kecil ditindak, masjid dibatasi," jelas Baco.
Baco menuturkan, aspek psikologi masyarakat juga harus dipertimbangkan. Menurut dia, banyak warga yang mengeluhkan ekonomi sulit, bahkan bantuan pemerintah pun banyak yang tidak tepat.
"Akhirnya masyarakat mengeluh juga. Jadi artinya, Gubernur juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat, diantaranya bantuan sembako lagi, tapi apa siap anggarannya?," tuturnya.
Baca Juga
Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya
Anggota Komisi E ini menuturkan, bahwa penerapan PSBB selama ini belum dievaluasi secara komprehensif.
"Jadi kita harus mulai melihat sektor ekonomi, jangan terus melihat COVID-19 nya. Kan COVID-19 nya jelas tidak akan hilang. Jangan nanti setelah pandemi Covid-19, ekonomi nya pandemi juga" tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game