Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Juni 2020
Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Ilustrasi - Penyegelan diskotek di kawasan Mangga Besar, Taman Sari Jakaarta Barat, Sabtu (8/2/2020). (ANTARA/HO-Humas Satpol PP DKI Jakarta)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah meminta Pemprov untuk tidak membuka terlebih dahulu operasional tempat hiburan malam dan panti pijat setelah PSBB selesai.

Farazandi menilai, sektor hiburan ini merupakan fase yang terakhir diperkenankan beroperasi setelah COVID-19 benar-benar aman. Sebab, panti pijar merupakan usaha yang bersentuhan langsung antara pekerja dengan pelanggan.

Baca Juga:

Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik

Ia pun menyarankan, pelaku usaha yang lebih dulu dibuka setelah selesai PSBB ialah sektor kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

"Kayak supermarket, restoran, bukan langsung bersentuhan dengan manusia. Kalau spa itu kan langsung bersentuhan. Itu kalau tidak salah fase yang terakhir," ujar Farazandi di Jakarta, Rabu (3/6).

Tangkapan layar video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pesan bagi ASN di DKI Jakarta terkait realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Tangkapan layar video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pesan bagi ASN di DKI Jakarta terkait realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Putra dari mantan Ketua MUI Din Syamsuddin ini menegaskan, pihaknya akan manggil Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jika tempat hiburan malam di Jakarta diperkenankan beroperasi.

"Kita akan panggil dinas pariwisata minta penjelasan. Sekarang ini, kalau dilihat baru bersiap new normal, dilonggarkan. Memang kajian harus dari sekarang. Yang kita takutkan banyak second wave itu. Kalau nanti tidak efektif, ya harus ditutup lagi," tutur

Baca Juga:

Jokowi Harap Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II, III dan IV Tak Merosot, Apalagi Negatif

Farazandi pun berharap, Gubernur DKI Anies Baswedan membuka terlebih dahulu data-data riil pengendalian kasus corona di Jakarta.

"Sekarang kalau dilihat baru bersiap new normal, dilonggarkan. Memang kajian harus dari sekarang," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

#Virus Corona #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Bagikan