Foto: Ikatan Alumni UI Unjuk Rasa Saat Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 14 Juni 2019
Foto: Ikatan Alumni UI Unjuk Rasa Saat Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK

Massa Ikatan Alumni UI melakukan unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, (14/6). (MP/Rizki Fitrianto)

Massa aksi dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia melakukan unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, (14/6).
Massa aksi dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia melakukan unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, (14/6).
Aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang sengketa Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang sengketa Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Dalam aksinya, mereka menuntut agar sidang berjalan adil dan independen. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Dalam aksinya, mereka menuntut agar sidang berjalan adil dan independen. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Massa berjumlah 200-an orang itu mayoritas mengenakan baju seragam berwarna kuning. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Massa berjumlah 200-an orang itu mayoritas mengenakan baju seragam berwarna kuning. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
"Kami turun ke jalan bukan untuk mendukung pasangan calon siapapun, melainkan mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tupoksinya secara profesional," kata korlap aksi di atas mobil komando, Jumat (14/6).
Masa aksi turun ke jalan karena panggilan hati. Mereka berinisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK agar sidang berjalan secara profesional supaya MK menegakkan hukum atau Justice yang bersih dan jujur serta tidak atas tekanan-tekanan pihak-pihak lain. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Masa aksi turun ke jalan karena panggilan hati. Mereka berinisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK agar sidang berjalan secara profesional supaya MK menegakkan hukum atau Justice yang bersih dan jujur serta tidak atas tekanan-tekanan pihak-pihak lain. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Marinir TNI-AL ikut melakukan penjagaan aksi massa Ikatan Alumni UI. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Marinir TNI-AL ikut melakukan penjagaan aksi massa Ikatan Alumni UI. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
#Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2019
Ditulis Oleh

Rizki Fitrianto
Less Hated, More Educated.

Berita Terkait

Indonesia
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Selain masalah kebebasan berpendapat, para mahasiswa menyoroti adanya diskriminasi hukum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
Rasa bersalah atas pelanggaran etik idealnya dirasakan oleh individu yang bersangkutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
Indonesia
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengawal setiap putusan MK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
Indonesia
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, Komisi X DPR Soroti Upah di Bawah UMR
UU Guru dan Dosen digugat ke Mahkamah Konstitusi. Komisi X DPR RI pun ikut menyoroti upah guru dan dosen berada di bawah UMR.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, Komisi X DPR Soroti Upah di Bawah UMR
Indonesia
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda mengatakan, bahwa anggota polisi yang duduk di jabatan sipil tak perlu ditarik.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan