Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — FILIPINA mengumumkan status darurat energi. Negara di Asia Tenggara ini menjadi yang pertama di dunia menyatakan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap perang di Iran.
Seperti dilansir BBC, Presiden Ferdinand Marcos Jr mengatakan ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga keamanan energi. Ia menyebut adanya ancaman yang segera terjadi terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara tersebut.
Perang antara AS dan Israel dan Iran serta penutupan efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran penting dunia, telah mengguncang pasar energi global, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Filipina mengimpor sekitar 98 persen minyak mereka dari kawasan Teluk. Harga solar serta bensin di negara itu telah melonjak lebih daripada dua kali lipat sejak perang pecah pada 28 Februari.
Pada Selasa (24/3), Marcos mengatakan langkah tersebut akan memberi pemerintah kewenangan hukum untuk memberlakukan berbagai kebijakan guna memastikan stabilitas energi dan melindungi perekonomian secara lebih luas. Berdasarkan perintah tersebut, sebuah komite khusus dibentuk untuk mengawasi distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok lainnya secara tertib. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk membeli langsung bahan bakar dan produk minyak guna memperkuat pasokan.
Baca juga:
20 Negara Bersatu Amankan Pelayaran Selat Hormuz, Indonesia Tidak Masuk
Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut presiden.
Keputusan tersebut muncul setelah sejumlah senator mendesak Marcos untuk mengakui kesulitan tingkat darurat yang dihadapi keluarga Filipina akibat lonjakan harga minyak. Harga bensin dan solar kembali melonjak pada Selasa, mencapai lebih dari dua kali lipat ketimbang sebelum perang pada Februari.
Salah satu koalisi buruh terbesar di negara itu, Kilusang Mayo Uno (KMU), mengkritik keras deklarasi darurat tersebut dan menyebutnya sebagai pengakuan pemerintah gagal mengatasi krisis minyak. Kelompok itu juga menuduh pemerintah sebelumnya meremehkan situasi dengan mengatakan semuanya normal. Pihak KMU menyebut pemerintah menyesatkan.
KMU juga menyuarakan kekhawatiran terhadap apa yang mereka sebut ‘ketentuan antipekerja’ dalam perintah eksekutif tersebut, terutama klausul yang berpotensi membatasi aktivitas yang dianggap mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk aksi mogok kerja. Mereka memperingatkan hal itu bisa membatasi kemampuan pekerja untuk melakukan protes pada saat harga bahan bakar sudah menekan pendapatan masyarakat.
Namun, pengusaha besar Manuel V Pangilinan, yang memimpin sejumlah perusahaan utilitas utama, mendukung pemberian kewenangan darurat tersebut.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan perusahaan-perusahaannya merasakan tekanan akibat kenaikan biaya energi dan memperingatkan krisis mulai memengaruhi operasi bisnis. Namun, ia mengatakan pemerintah harus memiliki semua opsi untuk menavigasi perekonomian melalui masa sulit ini.
Para pekerja transportasi dan sejumlah kelompok lain, termasuk layanan ride-hailing, merencanakan aksi mogok selama dua hari pada Kamis dan Jumat, mencerminkan kemarahan yang lebih luas terhadap penaikan biaya bahan bakar dan respons pemerintah yang dianggap lambat atau tidak memadai. Koalisi serikat transportasi Piston, yang memimpin rencana aksi tersebut, mengajukan sejumlah tuntutan luas, mulai dari penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga minyak, penghentian deregulasi, hingga penerapan kontrol negara terhadap sektor energi. Mereka juga menuntut penaikan tarif transportasi dan upah yang lebih tinggi.
Sejak konflik di Timur Tengah dimulai, Pemerintah Filipina telah menawarkan subsidi bagi pengemudi transportasi, mengurangi layanan feri, dan menerapkan pekan kerja empat hari bagi pegawai negeri untuk menghemat bahan bakar. Sebelumnya, pada Selasa, Menteri Energi Sharon Garin mengatakan Filipina memiliki sekitar 45 hari cadangan pasokan bahan bakar. Garin menyebut negara itu akan sementara lebih bergantung pada pembangkit listrik berbahan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi akibat melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).
Asia menjadi kawasan yang sangat terdampak blokade Selat Hormuz. Tahun lalu, hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati jalur perairan tersebut dikirim ke negara-negara di Asia.(dwi)
Baca juga:
Iran Tegaskan Selat Hormuz Bisa Dilintasi, tapi AS dan Sekutunya Dilarang Lalu Lalang
