Pemilu 2019

Fenomena Artis Nyaleg, Apa Untungnya Buat Partai Politik?

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 Juli 2018
Fenomena Artis Nyaleg, Apa Untungnya Buat Partai Politik?

Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Screenshot youtube/soksitv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Banyaknya artis yang dicalonkan parpol sebagai anggota legislatif menjadi fenomena tersendiri di Pileg 2019.

Terhitung, kurang lebih 50 orang artis terdaftar sebagai bacaleg untuk pemilihan legislatif 2019.

Tentunya, fenomena ini tidak terjadi dengan sendirinya tanpa tujuan dan kepentingan.

Menilai hal tersebut, pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pengaruh artis tentu sangat besar bagi peningkatan suara parpol.

Tina Toon
Tina Toon salah satu artis yang jadi bacaleg dari PDI Perjuangan (Foto: tinatoon101/Instagram)

Apalagi, sistem penghitungan suara saat ini menggunakan metode sainte lague murni, peran orang terkenal seperti artis tentu sangat dibutuhkan.

"Sangat penting menempatkan artis, orang yang berduit dan berpengaruh," kata Ujang saat dimintai keterangannya, Jumat (20/7).

Krisdayanti alias KD
Penyanyi Krisdayanti (42) juga akan jadi caleg dari PDI Perjuangan (MP/Albi)

Metode inilah yang dimanfaatkan sejumlah parpol untuk mengatrol perolehan suara di dapil masing-masing.

"Karena metode penghitungan suara sekarang sainte lague, katakanlah bahwa partai yang menang akan mendapatkan kursi yang banyak logika sederhananya begitu, berbeda dengan yang sebelumnya, artinya menempatkan artis untuk mengatrol suara sangat penting," pungkas Ujang Komarudin.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Penasaran dengan Kelas Poligami, Sandi Berseloroh Akan Ajak Istrinya

#Pendaftaran Caleg 2019 #Pemilu 2019 #Pengamat Politik #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Bagikan