Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengkritisi pidato Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Sentul International Ceovension Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam. Pasalnya, kata Fahri, hal lain di luar prinsip pembangunan berpotensi disingkirkan oleh pemerintah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pidato Jokowi tersebut sangat berbau semangat pembangunan seperti yang digaungkan saat zaman Orde Baru. Fahri menyebut pidato itu berpotensi mereduksi tegaknya demokrasi di Indonesia pasca reformasi.
"Terus terang pidato itu seperti yang saya katakan sangat berbau pembangunanisme. Mereduksi narasi besar kita pasca 21 tahun reformasi, yaitu tentang negara sebagai penjamin tegaknya demokrasi dan negara hukum yang demokratis," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (16/7).
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Akan Pecat Pejabat dan Bubarkan Lembaga yang Persulit Investasi
Menurut Fahri, pidato 'pembangunasisme' ala Jokowi itu mirip dengan trilogi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah zaman Orde Baru. Ia menyebut perspektif pembangunanisme, hanya mementingkan kemajuan ekonomi. Dengan demikian, aspek lainnya dapat dijadikan korban.
"Nah, penilaian saya, pidato 'pembangunanisme' ala Jokowi itu mirip dengan trilogi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah zaman Orde Baru. Trilogi pembangunan itu, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Jadi seperti trauma kita mendengar trilogi pembangunan di zaman Orba dulu," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).
Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi, sambung inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, minim ide yang mewakili dasar dalam bernegara. Yakni, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
Tak hanya itu, Fahri juga menyoroti pidato Jokowi yang menyatakan tidak ada tempat bagi siapa pun yang mengganggu Pancasila. Ia khawatir ideologi tersebut akan digunakan Jokowi untuk 'memukul' para pengkritiknya di lima tahun kepemimpinannya ke depan.
"Kemungkinan kita tak bisa diskusi lagi soal itu, atau negara menggunakan ideologi untuk memukul orang yang mengkritik terhadap pembangunanisme negara," cetus Fahri.
Salah satunya, menurut Fahri, pihak oposisi dilarang untuk mengkritik kinerja pemerintah. "Karena oposisi diberikan syarat-syarat, seperti harus santun, harus sesuai budaya ketimuran, harus tak menghina dan sebagainya. Yang embel-embel belakangnya nanti dapat menjadi sebab bagi pembungkaman terhadap oposisi," tegasnya.
Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga menantang orang-orang yang berdiri di pihak Jokowi untuk berdebat dengan dirinya perihal Visi Indonesia yang dipaparkan oleh Presiden terpilih 2019-2024 itu.
Baca Juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi: Kita Harus Tinggalkan Cara-Cara Lama
"Ayolah kaum liberal yang sekuler yang selama ini membela Jokowi, jadilah jubir yang baik. Bangun narasi yang bisa kita peebincangkan dan perdebatkan dong. Ayolah bela pidato Visi Indonesia itu. Pengen dengar nyanyi kalian, agar bangsa ini segar dengan dialektika," tantang Fahri.
Sebab, lanjut Fahri, dirinya mengaku tidak paham dengan beberapa poin yang dianggap seharusnya ada dalam visi tersebut. Padahal, setelah pidato Jokowi ia berharap akan banyak juru bicara yang menjelaskan apa makna pidato itu.
"Ayolah yang pinter-pinter muncul dong. Sebab banyak juga yang nggak paham, saya misalnya nggak paham tentang 'hilangnya' konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir..!" pungkas Fahri Hamzah. (Pon)
