Fahri Hamzah Minta PKS Hentikan Tekanan terhadap Kader

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 Maret 2018
Fahri Hamzah Minta PKS Hentikan Tekanan terhadap Kader

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fahri Hamzah, yang juga Wakil Ketua DPR, meminta DPP PKS menghentikan tekanan kepada kader termasuk dirinya.

"Saya kasihan kepada teman-teman kader PKS di NTB, sebab sejak akhir 2015 mereka dipaksa mencari kesalahan saya. Alhamdulillah tidak ada kesalahan," kata Fahri Hamzah saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, NTB, Rabu (14/3), dilansir Antara.

Penegasan ini disampaikan Fahri Hamzah terkait dirinya dilaporkan DPW PKS NTB ke Direktorat Reskrimsus Polda NTB atas dugaan telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik PKS melalui pernyataan di media sosial dan sejumlah media daring (online).

Menurut Fahri Hamzah, pemecatan dirinya sebagai kader PKS pada tahun 2016 tidak bisa dijadikan kesalahan di tingkat kader dan daerah pemilihan (dapil) NTB.

"Sekarang, mereka ditekan lagi oleh DPP supaya melaporkan saya. Mereka sudah meminta maaf dan saya maafkan. Namun sebagai ketaatan mereka, harus ikut DPP," katanya.

Karena itu, terkait sejumlah rentetan kasus tersebut, Fahri Hamzah meminta agar DPP PKS menghentikan segala tekanan terhadap kader.

"Kasus hukum yang saya hadapi adalah kasus pribadi, tidak terkait dengan institusi dan kader," katanya.

Sebelumnya, DPW PKS NTB melaporkan Fahri Hamzah ke Polda NTB, Rabu siang (14/3). DPW PKS melaporkan Fahri Hamzah terkait cuitannya di media sosial pada 3 Januari 2018.

Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi mengatakan, pihaknya telah menyertakan setidaknya 10 berkas bukti pernyataan Fahri Hamzah di media.

"Iya, kami sertakan bukti-bukti pernyataannya baik di media sosial maupun media daring," kata Abdul Hadi saat melapor ke Polda NTB. (*)

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kampung Nelayan Muara Angke Bakal Ditata dengan Konsep Rumah Panggung
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai Kampung Nelayan Muara Angke cocok ditata dengan konsep rumah panggung bertingkat yang sesuai karakter kawasan pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Kampung Nelayan Muara Angke Bakal Ditata dengan Konsep Rumah Panggung
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) percaya Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menang satu putaran
Frengky Aruan - Kamis, 14 November 2024
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Bagikan