Fahri Hamzah Lontarkan Kritik untuk Mendagri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Januari 2018
Fahri Hamzah Lontarkan Kritik untuk Mendagri

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan dua orang Jenderal aktif untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di dua Provinsi. Keduanya adalah Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin.

Fahri menilai, pemerintah harus segera membatalkan rencana penetapan keduanya menjadi penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan sampai menunggu pelantikan hasil pilkada.

"Kalau aturan tidak jelas janganlah. Masyarakat nanti gelisah," kata Fahri Hamzah usai menghadiri Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam, Kepulauan Riau seperti dikutip Antara, Senin (29/1).

Menurut Fahri, saat ini pemerintah memiliki banyak opsi di tingkat pejabat eselon 1 untuk diangkat penjadi Penjabat Gubernur. Sehingga, tidak perlu mencari pengisi jabatan dari anggota Polri aktif.

"Masak kurang orang, gampang cari 17 orang. Sekda banyak, eselon 1 banyak. Di sini banyak sekda ada berapa puluh, angkat saja orang ini , ngapain polisi, nanti orang jadi curiga," kata Fahri.

Kebijakan untuk mengambil penjabat dari lingkungan Polri hanya akan membuat resah dan khawatir. Menurut dia, wajar bila masyarakat resah dan khawatir bila penjabat kepala daerah diisi polisi.

"Yang ditakuti netralitas kelompok bersenjata. Polri dan TNI itu kelompok bersenjata, aparatur bersenjata, itu lain wibawanya," kata dia.

Ia juga menilai, masyarakat wajar bila curiga dengan kebijakan menjelang Pilkada, apalagi Presiden Joko Widodo baru menyelesaikan konsolidasi.

"Orang tahu, politik makin transparan terbuka. kalau curiga dasarnya ada. Begitu tidak bisa jelaskan secara baik pasti orang curiga," kata dia.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi di Tanah Air.

Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Namun demikian, penunjukan ini masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri. Nantinya mereka akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga rangkaian Pilkada Serentak 2018 selesai. (*)

#Fahri Hamzah #Gubernur #Pilkada 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Begini Dampak Mundur Gubernur BI Perry Warjiyo ke Nilai Tukar Rupiah
Bagi investor asing, perhatian utama bukan terletak pada sosok yang memimpin BI, melainkan pada konsistensi bank sentral dalam menjalankan mandatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Begini Dampak Mundur Gubernur BI Perry Warjiyo ke Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Beli Mobil Rp 8,5 Miliar Gubernur Kaltim Batal, Rudy Minta Maaf Bikin Polemik
Mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp 8,49 miliar tersebut diketahui telah melewati proses serah terima.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Maret 2026
Beli Mobil Rp 8,5 Miliar Gubernur Kaltim Batal, Rudy Minta Maaf Bikin Polemik
Indonesia
Kampung Nelayan Muara Angke Bakal Ditata dengan Konsep Rumah Panggung
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai Kampung Nelayan Muara Angke cocok ditata dengan konsep rumah panggung bertingkat yang sesuai karakter kawasan pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Kampung Nelayan Muara Angke Bakal Ditata dengan Konsep Rumah Panggung
Indonesia
Gubernur Jakarta Pramono Sebut Mendengar Masukan dan Kritik Jadi Fokus Gaya Komunikasinya dalam Pimpin Jakarta
Ia fokus dan memberi perhatian serius terhadap berbagai kritik dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Gubernur Jakarta Pramono Sebut Mendengar Masukan dan Kritik Jadi Fokus Gaya Komunikasinya dalam Pimpin Jakarta
Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Dedi Mulyadi Raih Tingkat Kepuasan Kinerja Tertinggi Pulau Jawa, Terendah Gubernur Banten
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja enam gubernur di Pulau Jawa.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Mei 2025
Dedi Mulyadi Raih Tingkat Kepuasan Kinerja Tertinggi Pulau Jawa, Terendah Gubernur Banten
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Bagikan