Fahri Hamzah: KPK Kerap Lakukan “Pembajakan” Demi Popularitas

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 30 Agustus 2017
Fahri Hamzah: KPK Kerap Lakukan “Pembajakan” Demi Popularitas

Fahri Hamzah kecam KPK yang suka cari popularitas (Foto: fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Keterangan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sontak menimbulkan keriuhan politik di Senayan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keterangan Aris Budiman perlu didalami lebih lanjut. Pasalnya ada upaya segelintir orang di institusi KPK yang melakukan pembajakan demi kepentingan pribadi.

"Keterangan saudara Aris harus didalami dalam kerangka bahwa KPK yang tertutup sudah digunakan segelintir orang dibajak untuk kepentingan pribadi, popularitas dan kemewahan-kemewahan," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (30/8).

Fahri Hamzah mengatakan pembajakan itu digunakan segelintir orang di KPK untuk menyewa jet pribadi dan mengantarkan saksi untuk liburan sehingga dirinya menilai ada pembusukan dari dalam.

Politikus PKS ini menduga ada 28 orang di internal KPK yang melakukan langkah tersebut, terdiri dari 14 orang dari Kepolisian dan 14 dari non-Kepolisian.

"Banyak aktivis LSM dan lain-lain tiba-tiba disumpah punya akses besar kepada data-data dalam KPK. Mereka ini lebih kuat dari komisioner, punya 'kaki dan tangan' dimana-mana," ujarnya.

Selain itu Fahri Hamzah menjelaskan melihat carut-marut di KPK itu, diperlukan paket UU Pemberantasan Korupsi dan agar lebih cepat maka dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut dia langkah itu agar pemberantasan korupsi dikembalikan kepada lembaga inti sementara lembaga non-inti, seperti KPK, Komnas HAM, Ombudsman, LPSK dijadikan seperti lembaga yang menampung keluhan masyarakat.

"Semacam lembaga untuk publik komplain, punya kewenangan pencegahan dan investigasi juga," katanya.

Usulannya itu, menurut dia, bukan menyelucuti kewenangan KPK, namun mengintegrasikan pemberantasan korupsi di bawah tanggung jawab Presiden. Karena, bagi Fahri Hamzah, KPK yang memiliki kewenangan besar lalu tidak ada tanggung jawabnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman mengungkapkan ada "orang kuat" di KPK yang bisa mengganggu kerja institusi tersebut dalam pemberantasan korupsi, misalnya langkahnya dalam menata personel penyidik KPK.

"Ini bukan geng, namun ada salah satu penyidik menjelaskan kepada saya bahwa diperkirakan ada masalah sejak diangkatnya penyidik internal. Jadi ini friksi terkait posisi," kata Aris Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Hak Angket KPK, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (29/8).(*)

#Fahri Hamzah #Penyidik KPK #Pansus KPK #KPK #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Bagikan