Fahri Hamzah Khawatir PKS Bisa Bubar 2019

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Juli 2018
Fahri Hamzah Khawatir PKS Bisa Bubar 2019

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Banyaknya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih mundur membuat Fahri Hamzah bersedih. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari ketidakmampuan pemimpin yang mengelola partai.

"Saya khawatir tahun 2019 PKS tak ada lagi. Dibubarkan melalui pemilu. Sebagai pendiri dan deklarator tentu saya sedih. #SavePKS," kicau Fahri di akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah, Senin (9/7)

Wakil Ketua DPR ini menilai permainan elit petinggi PKS tampak semakin kasar. Ia melihat partai mulai melakukan pembersihan orang2 yang dianggap dekat dengan mantan sekjen 5 periode dan presiden PKS masa krisis yakni Anis Matta. Terakhir, caleg disuruh menandatangani surat pengunduran diri sini. Tinggal tulis tanggal selesai.

"Kebijakan pimpinan PKS terakhir ini konon dilatari oleh kasus saya. Karena saya dianggap tidak taat disuruh mundur nggak mau mundur sungguh naif dan dangkal sekaligus tidak paham aturan bernegara. Pejabat publik pilihan rakyat bukan harta benda partai . #SavePKS," sambungnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Fadhli)

Fahri juga mengingatkan pimpinan PKS bahwa "petugas partai” tidak boleh membuat aturan internal yang bertabrakan dengan UU sebab lama2 bertentangan dengan Konstitusi dan dengan alasan itu partai bisa dibubarkan.

"Maka hilanglah minat orang jadi caleg di PKS. Bagaimana berjuang habis-habiskan dengan Tenaga dan harta, dengan keringat dan air mata tapi dengan sepucuk surat yang sudah ditandatangani Tiba2 orang diberhentikan? Apa manusia dianggap mesin yang tidak punya perasaan? #SavePKS," tegasnya.

Ia menceritakan bagaimana kelakuan pemimpin PKS yang meminta dirinya untuk mundur dari partai yang berdiri pada tahun 1998 ini. Fahri mengungkapkan bahwa ia disodorkan sebuah surat pengunduran diri yang saya tidak tahu dibuat oleh siapa.

Presiden PKS, Sohibul Iman (tengah)

"Saya sudah menjelaskan beda jabatan publik dan jabatan partai. Jabatan partai Silahkan dirampas kapan saja. Meskipun harus tetap melihat aturan partai dan UU yang mengatur kepartaian. Tapi jabatan publik itu diatur UU bukan AD/ART partai. Ini yg mereka Gak paham. #SavePKS," ungkapnya.

Fahri dan presiden PKS, Sohibul Iman sempat saling melapor ke polisi. Dalam perjalanannya, PKS kalah dan menyerang Fahri dengan mengembangkan teori konspirasi dan pembangkangan padahal menurutnya PKS yang melanggar UU.

"Menang ada sebagian pimpinan PKS yang menganggap bahwa aturan berjamaah di PKS itu lebih tinggi daripada UU. Itulah awal dari pemahaman yang salah sehingga kader dianggap tidak perlu mengadu keputusan pimpinan dgn UU sebab ikatan partai dianggap lebih tinggi. #SavePKS," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Ponco Sulaksono)

Dengan banyaknya kasus, PKS kata Fahri, menjadi milik segelintir orang, dan kader hanya menjadi objek yang diminta ketaatannya saja dengan doktrin yang setiap hari dibanjirkan.

"Bagaimana saya tidak bersedih? Kezaliman takkan membuat tenteram sampai kiamat. #SavePKS," tuturnya.

"Ini catatan kecil, kesedihan saya membaca orang2 #MundurCalegPKS yang marak. Akhirnya partai yang saya ikut dirikan dan besarkan hanya begini jadinya. Berantakan oleh keputusan tidak karuan. Nanti Sy akan tulis permainan dalam pencalonan #9CapresPKS . Sekian. #SavePKS," pungkasnya. (*)

#Fahri Hamzah #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kampung Nelayan Muara Angke Bakal Ditata dengan Konsep Rumah Panggung
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai Kampung Nelayan Muara Angke cocok ditata dengan konsep rumah panggung bertingkat yang sesuai karakter kawasan pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Kampung Nelayan Muara Angke Bakal Ditata dengan Konsep Rumah Panggung
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) percaya Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menang satu putaran
Frengky Aruan - Kamis, 14 November 2024
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Bagikan