Headline

Fadli Zon: Koalisi 212 untuk Presiden ke-8

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 19 Februari 2018
Fadli Zon: Koalisi 212 untuk Presiden ke-8

Fadli Zon. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Baru saja mendapatkan nomor urut partai beberapa waktu lalu, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah ramai dibicarakan di media sosial soal koalisinya.

Partai Gerindra yang mendapat nomor urut 2 disandingkan dengan PAN yang mendapatkan 12 menjadikan koalisi mereka 212. Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto identik dengan angka 8.

Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon tak menampik hal tersebut. Sebaliknya, ia malah mengungkapkan bahwa partainya memang sudah melakukan komunikasi informal dengan partai lain terkait Pilpres 2019 mendatang.

"Secara informal sudah dilakukan mudah-mudahan pada waktunya nanti. 212 presiden ke 8 kira-kira partainya apa saja gitu yah," ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Terkait Partai baru, Fadli menuturkan, membuat partai dan memperjuangkan sebuah kepentingan politik tidak mudah. Tentunya kata Fadli harus melewati proses politik yang cukup panjang.

"Tentu membuat partai dan memperjuangkan sebuah kepentingan politik sebuah platform Politik itu tidak mudah. Tentu melakukan sebuah proses politik yang cukup panjang. Kami di Gerindra 10 tahun sampai di sinilah titiknya. Saya kira akan ada partai-partai yang usianya lebih lama lagi," pungkasnya. (*)

#Gerindra #PAN #Pilpres #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Memberikan kesempatan bagi figur muda dan memiliki posisi strategis seperti Wali Kota Solo untuk membawa Gerindra lebih besar lagi di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Indonesia
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
MBG memiliki nilai luhur yang bertujuan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
Indonesia
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sebut penambahan maupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Survei Global 2024 menyebutkan sebanyak 125 negara melaporkan memiliki program makanan sekolah skala besar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden  Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
Profil Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Bos Klub Moge Calon Kuat Menkopolkam Baru
Letjen (Purn) Djamari Chaniago tercatat sebagai politikus Gerindra saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Profil Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Bos Klub Moge Calon Kuat Menkopolkam Baru
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Fraksi Partai Gerindra DPR bakal melakukan beberapa langkah untuk menindaklajuti pengunduran diri Saraswati Rahayu.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bagikan