Fadli Zon: Kartu Pra Kerja Berpotensi Maladministrasi

MerahPutih,com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pelaksanaan program Kartu Prakerja tak relevan mengatasi dampak COVID-19.

Jika melihat target peserta program ini, Fadli meyakini mereka yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih membutuhkan dana dibandingkan pelatihan online.

Baca Juga

Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi

“Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online,” jelas Fadli Zon dalam keteranganya, Senin (4/5).

Menurut Fadli, bentuk pelatihan kerja disaat semua perusahaan tengah gulung tikar, sangatlah tak tepat.

“Lagi pula, mau usaha apa, atau kerja di mana, wong hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal, saat ini semuanya tutup? BLT lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah Covid-19,” tukas Ketua BKSAP DPR ini.

Ia mengatakan program tersebut cocok dilakukan dalam kondisi normal. Sehingga, apabila program tersebut dilakukan ditengah situasi krisis saat ini, maka akan bermasalah.

“Memaksakan program tersebut di tengah situasi krisis, jelas bermasalah. Konsepnya jadi tidak relevan,” jelas Fadli.

Ia mengkritik anggaran pelatihan daring yang terdapat di dalam Program Kartu Prakerja terkait upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak pandemi Corona.

“Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal,” kata Fadli.

Menurut dia, lebih baik pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Fadli menjelaskan, tujuan dari penyaluran BLT ialah untuk menjaga agar anggaran Kartu Pra Kerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat. Artinya anggaran sepenuhnya tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.

"Bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain, dari sisi penganggaran ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi,” ujar Fadli.

Pemerintah meningkatkan anggaran program Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan target peserta mencapai 5,6 juta peserta.

Setiap peserta disebut bakal menerima manfaat sebesar Rp3,55 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif pengisian survei sebesar Rp150.000 sebanyak 3 kali.

Apabila diasumsikan bahwa program Kartu Prakerja ditransformasikan dari pelatihan menjadi BLT dengan manfaat sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan difokuskan kepada korban PHK saja, maka korban PHK yang tercakup bisa mencapai 8,33 juta korban PHK.

Baca Juga

Ribuan Pegawai di Jakarta Pusat Kena PHK akibat COVID-19

Per 21 April, Kemenaker mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19.

Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. (Knu)