Facebook Berantas Jaringan yang Unggah Hoaks Soal Pilpres AS

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Rabu, 23 September 2020
Facebook Berantas Jaringan yang Unggah Hoaks Soal Pilpres AS

Facebook berantas jaringan Fake Account Tiongkok (Foto: pixabay/simon)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MENJELANG pemilihan presiden, biasanya banyak orang tak bertanggung jawab menerbarkan hoaks dan provokasi tentang calon-calon presiden di media sosial. Bahkan tak jarang akun-akun palsu penebar hoaks memiliki jaringan yang cukup kuat.

Seperti halnya yang baru-baru ini dirasakan oleh Facebook. Baru-baru ini Facebook mengungkapkan telah menghapus jaringan akun palsu asal Tiongkok yang memposting soal pemilu Amerika Serikat.

Baca Juga:

Facebook Tengah Kembangkan Kacamata AR 'Aria'

Banyak fake account yang memposting tentang Pemilu AS (Foto: pixabay/dwilliams)

Seperti yang dilaporkan CNET, Facebook sudah menemukan akun palsu dari Tiongkok di masa lalu, namun penghapusan terbaru ialah akun asal Tiongkok yang memposting tentang politik AS.

Facebook merinci penyelidikan kasus tersebut, dalam sebuah laporan mengindentifikasi ada dua jaringan terpisah yang berkoordinasi satu sama lain.

Satu jaringan berasal dari Tiongkok, yang terdiri dari lebih dari 155 akun yang telah mengumpulkan 133.000 followers dan keanggotaan grup 61.000.

Kendati Facebook mengatakan grup itu memfokuskan sebagian besar aktivitasnya di Asia Tenggara, tapi beberapa akun juga memposting tentang politik Amerika Serikat. Baik untuk mendukung, maupun melawan kandidat presiden Pete Buttigieg, Joe Biden dan Donald Trump.

Baca juga:

Facebook Seret Pria Penjual Like Instagram Palsu ke Pengadilan

CNN Melaporkan, akun yang berfokus pada Amerika Serikat hampir tidak memperoleh followers, namun penghapusan tersebut cukup signifikan, sehingga Facebook memilih untuk mengungkapkan langkah itu menjelang laporan bulanannya, soal perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.

Sejumlah platform media sosial bekerjasama dengan pemerintah soal keamanan pemilu (Foto: pixabay/simon)

Sementara itu, jaringan account kedua terkait dengan militer dan polisi Filipina, menurut Facebook. Jaringan itu memiliki 276.000 followers di Facebook dan 5.500 di Instagram. Akun itu memposting tentang politik domestik di Filipina dan militer.

Berita soal penghapusan itu muncul ketika Facebook terus menopang kebijakannya, menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat 2020.

Facebook dan platform lainnya sudah bertemu dengan pejabat pemerintah untuk membahas keamanan pemilu, serta mempermainkan skenario apabila terjadi 'kekacauan' usai pemilu. (Ryn)

Baca Juga:

Semakin Terhubung, Pengguna Facebook Akan Bisa Melihat Instagram Stories

#Media Sosial #Penyebar Hoaks #Pilpres #Facebook #Amerika Serikat
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Dunia
Trump Tetapkan Rezim Venezuela Sebagai Organisasi Teroris Asing
Pemerintahan Trump berulang kali mengatakan, semua opsi, termasuk kekuatan militer, tetap terbuka di tengah pengerahan besar-besaran pasukan AS di kawasan itu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Trump Tetapkan Rezim Venezuela Sebagai Organisasi Teroris Asing
Dunia
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Pemerintah AS juga mengumumkan pencabutan larangan visa nonimigran bagi warga Turkmenistan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Indonesia
Imbas Konten Pornografi, X Harus Bayar Denda Rp 80 Juta ke Pemerintah
X telah membayar denda Rp 80 juta ke pemerintah. Hal itu imbas dari konten pornografi yang tersebar di platform tersebut.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Imbas Konten Pornografi, X Harus Bayar Denda Rp 80 Juta ke Pemerintah
Indonesia
Polda Jabar Bakal Selidiki YouTuber Resbob Terkait Dugaan Ujaran Kebencian
Kasus ini mencuat setelah dalam salah satu siaran di YouTube, Resbob melontarkan ucapan bernada penghinaan terhadap pendukung Persib dan masyarakat Sunda. Tayangan tersebut kemudian viral dan memicu kemarahan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Polda Jabar Bakal Selidiki YouTuber Resbob Terkait Dugaan Ujaran Kebencian
Indonesia
Indonesia Pastikan Impor Minyak dari Amerika Serikat
Pemerintah Indonesia membantah adanya isu perundingan tarif dagang antara Indonesia dan AS terancam batal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan negosiasi kedua negara masih terus berlanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Indonesia Pastikan Impor Minyak dari Amerika Serikat
Dunia
Setelah Maduro, Donald Trump Incar Gulingkan Presiden Kolombia Gustavo Petro
Ancaman terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro ini bukan kali pertama Trump menyerang pimpinan negara Amerika Selatan.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Setelah Maduro, Donald Trump Incar Gulingkan Presiden Kolombia Gustavo Petro
Indonesia
Makin Panas, AS Sita Kapal Tanker Minyak di Pesisir Venezuela
Operasi tersebut dilakukan oleh FBI, biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), dan Pasukan Penjaga Pantai AS, dengan dukungan Departemen Pertahanan AS.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Makin Panas, AS Sita Kapal Tanker Minyak di Pesisir Venezuela
Indonesia
Indonesia Tepis Kabar Perundingan Tarif dengan AS Terancam Batal, Sebut Cuma Dinamika
Media Asing The Financial Times melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang disepakati pertengahan tahun 2025 berada di ujung tanduk.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Indonesia Tepis Kabar Perundingan Tarif dengan AS Terancam Batal, Sebut Cuma Dinamika
Indonesia
DPR Usul Buzzer Bisa Langsung Diusut Tanpa Aduan, Revisi UU ITE Kembali Diungkapkan
Agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, agar konten dari buzzer yang berpotensi memicu kerusuhan dapat ditindak tanpa harus melalui delik aduan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
DPR Usul Buzzer Bisa Langsung Diusut Tanpa Aduan, Revisi UU ITE Kembali Diungkapkan
Indonesia
Indonesia Resmi Atur Anak di Ruang Digital, Sanksi Bagi Platform Tengah Dirumuskan
PP Tunas juga tidak hanya mengatur media sosial, tetapi juga mengatur seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) mengingat semua platform digital juga memiliki fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
Indonesia Resmi Atur Anak di Ruang Digital, Sanksi Bagi Platform Tengah Dirumuskan
Bagikan