Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menghentikan ekspor batu bara untuk menghindari pemadaman listrik karena kekurangan pasokan bahan baku selama bulan Januari 2022 ini.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, BUMN akan mendukung kebijakan pemerintah dan perintah Presiden Joko Widodo, terkait pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga:
Sejumlah Perusahaan Kena Dampak Aturan Larangan Ekspor Batu Bara
"BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Erick bahkan menelepon direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1) malam, hanya untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.
"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut, tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," katanya.
Menteri BUMN meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun serta perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batu bara.
Erick mengaku telah memanggil direksi PT Bukit Asam dan meminta ada kesepakatan jangka panjang lagi antara PTBA dengan PLN.
"Jadi 25 persen itu nanti kontraknya bisa dialokasikan ke PTBA, tapi hitungannya memang cost plus, artinya ini cost-nya, buka angkanya, jadi terbuka supaya kalau sampai ada guncangan seperti saat ini reserve yang ada di PTBA bisa dipakai," ujar Erick.
Ia menegaskan, situasi saat ini, bisa menjadi momentum bagi Indonesia mulai memetakan secara besar untuk energi terbarukan ke masa depan. Perlu ada pemetaan besar terkait hal ini.
Menteri BUMN menegaskan, Indonesia memiliki kontrak besar dalam batu bara, nikel, timah, LNG, yang memerlukan komunikasi dengan negara-negara lain.
"Jangan sampai negara lain melihat Indonesia tidak profesional, tetap semuanya harus komunikasi, dan negara lain mendukung lah, selama tidak disetop tahunan, kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Presiden Perintahkan Sanksi Perusahaan Ogah Pasok Batu Bara ke PLN
