Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum enam anggota DPRD Malang yang mangkir pada pemeriksaan sebelumnya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015.
"Hari ini direncanakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap 6 tersangka dalam kasus di Malang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (5/4).
Keenam tersangka yang sempat mangkir itu antara lain, Ketua DPRD Abdul Hakim serta Anggota DPRD Imam Fauzi, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani. Seorang lagi yang diketahui absen pula yaitu Sahrawi.
Febri menegaskan KPK menuntut sikap kooperatif dari ke-6 tersangka dengan memenuhi panggilan penyidik. Jika tidak kooperatif, lanjut dia, akan berdampak memperberat proses hukum para tersangka
"Karena sebelumnya sudah dipanggil secara patut dan tidak datang, maka kami ingatkan agar para tersangka memenuhi kewajiban hukumnya untuk datang di pemeriksaan hari ini," tegas Febri.
Dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Malang Mochamad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka.
Dari 18 orang itu, KPK sudah menahan 13 tersangka. Mereka adalah Bambang, dua calon Wali Kota Malang Mochamad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban, serta dua Wakil Ketua DPRD Kota Malang M Zainuddin dan Wiwik Hendra Astuti.
Kemudian, beberapa anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, yaitu Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Salamet, Mohan Katelu, dan Suprapto.
Anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya, HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astut, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang.
Kemudian para anggota dewan, yakni, Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Ya'qud Ananda Budban serta Abdul Rachman.
Kasus suap ini pengembangan daru kasus yang telah menjerat mantan Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono. Mereka berdua kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur.
KPK menduga Anton selaku Wali Kota Malang dan Jarot memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. (Pon)
