Empat Agenda Indonesia di DK PBB
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi - (Foto: Istimewa)
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai ada empat agenda harus dilakukan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Terpilih Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB sampai akhir 2020, semoga bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata Bobby, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (9/6).
Selain itu, menurut dia, diharapkan dapat menguatkan Resolusi Jenewa ke 4 yang mengembalikan komposisi demografi Palestina atas pendudukan ilegal Israel.
Agenda besar kedua, menurut Bobby adalah memperkuat kondisi keamanan regional kawasan seperti Laut China Selatan, penghentian genosida di Rohingya, dan ketegangan di Korea Utara.
"Agenda ketiga adalah koordinasi perang melawan terorisme kepada organisasi teroris internasional, dan penguatan tukar informasi antarnegara untuk mencegah tumbuh aksi-aksi teror domestik yang mempengaruhi kestabilan kawasan," ujarnya seperti dilansir Antara.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan pula, agenda keempat adalah memetakan meluas perkembangan intoleransi dalam demokrasi.
Selain itu, menurut dia, mayoritas versus minoritas yang menyebabkan polarisasi situasi politik domestik yang tajam pada banyak negara, dan mengancam persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.
"Saya yakin delegasi RI dalam DK PBB bisa menjadi tangguh, dan sanggup meresonansikan kewibawaan RI sebagai bangsa yang besar dan aktif berperan serta dalam perdamaian dunia sesuai konstitusi kita," katanya pula.
Sebelumnya, Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB, di New York, Jumat (8/6).
Indonesia akan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020.
Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB, sementara itu Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Dewan Keamanan PBB Putuskan Kirim Pasukan ke Gaza, Indonesia Siap Berkontribusi
Dewan Keamanan PBB Setujui Pembentukan Pasukan Internasional Jaga Stabilitas Gaza
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
2 Negara Eropa Desak Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, Hambat Tindakan Kemanusian