Empat Agenda Indonesia di DK PBB

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Juni 2018
Empat Agenda Indonesia di DK PBB

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi - (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai ada empat agenda harus dilakukan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Terpilih Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB sampai akhir 2020, semoga bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata Bobby, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (9/6).

Selain itu, menurut dia, diharapkan dapat menguatkan Resolusi Jenewa ke 4 yang mengembalikan komposisi demografi Palestina atas pendudukan ilegal Israel.

Agenda besar kedua, menurut Bobby adalah memperkuat kondisi keamanan regional kawasan seperti Laut China Selatan, penghentian genosida di Rohingya, dan ketegangan di Korea Utara.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi. Foto/dpr.go.id

"Agenda ketiga adalah koordinasi perang melawan terorisme kepada organisasi teroris internasional, dan penguatan tukar informasi antarnegara untuk mencegah tumbuh aksi-aksi teror domestik yang mempengaruhi kestabilan kawasan," ujarnya seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan pula, agenda keempat adalah memetakan meluas perkembangan intoleransi dalam demokrasi.

Selain itu, menurut dia, mayoritas versus minoritas yang menyebabkan polarisasi situasi politik domestik yang tajam pada banyak negara, dan mengancam persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

"Saya yakin delegasi RI dalam DK PBB bisa menjadi tangguh, dan sanggup meresonansikan kewibawaan RI sebagai bangsa yang besar dan aktif berperan serta dalam perdamaian dunia sesuai konstitusi kita," katanya pula.

Kegembiraan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi setelah Indonesia terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB. Foto: AP

Sebelumnya, Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB, di New York, Jumat (8/6).

Indonesia akan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB, sementara itu Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara. (*)

#Dewan Keamanan Pbb #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Dunia
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan serukan penghapusan hak veto dan keanggotaan tetap DK PBB demi tatanan dunia yang lebih adil. Simak usulan lengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Bagikan