Empat Agenda Indonesia di DK PBB

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Juni 2018
Empat Agenda Indonesia di DK PBB

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi - (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai ada empat agenda harus dilakukan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Terpilih Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB sampai akhir 2020, semoga bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata Bobby, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (9/6).

Selain itu, menurut dia, diharapkan dapat menguatkan Resolusi Jenewa ke 4 yang mengembalikan komposisi demografi Palestina atas pendudukan ilegal Israel.

Agenda besar kedua, menurut Bobby adalah memperkuat kondisi keamanan regional kawasan seperti Laut China Selatan, penghentian genosida di Rohingya, dan ketegangan di Korea Utara.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi. Foto/dpr.go.id

"Agenda ketiga adalah koordinasi perang melawan terorisme kepada organisasi teroris internasional, dan penguatan tukar informasi antarnegara untuk mencegah tumbuh aksi-aksi teror domestik yang mempengaruhi kestabilan kawasan," ujarnya seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan pula, agenda keempat adalah memetakan meluas perkembangan intoleransi dalam demokrasi.

Selain itu, menurut dia, mayoritas versus minoritas yang menyebabkan polarisasi situasi politik domestik yang tajam pada banyak negara, dan mengancam persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

"Saya yakin delegasi RI dalam DK PBB bisa menjadi tangguh, dan sanggup meresonansikan kewibawaan RI sebagai bangsa yang besar dan aktif berperan serta dalam perdamaian dunia sesuai konstitusi kita," katanya pula.

Kegembiraan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi setelah Indonesia terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB. Foto: AP

Sebelumnya, Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB, di New York, Jumat (8/6).

Indonesia akan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB, sementara itu Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara. (*)

#Dewan Keamanan Pbb #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Dunia
Dewan Keamanan PBB Putuskan Kirim Pasukan ke Gaza, Indonesia Siap Berkontribusi
Walau sudah mendapat persetujuan dari PBB, Sjafrie mengaku jajarannya masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Dewan Keamanan PBB Putuskan Kirim Pasukan ke Gaza, Indonesia Siap Berkontribusi
Dunia
Dewan Keamanan PBB Setujui Pembentukan Pasukan Internasional Jaga Stabilitas Gaza
Pasukan ISF akan beroperasi di Gaza dengan mandat awal selama dua tahun, bekerja sama dengan Israel dan Mesir.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 November 2025
Dewan Keamanan PBB Setujui Pembentukan Pasukan Internasional Jaga Stabilitas Gaza
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Dunia
2 Negara Eropa Desak Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, Hambat Tindakan Kemanusian
Usulan tersebut kini telah didukung oleh lebih dari 20 negara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
2 Negara Eropa Desak Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, Hambat Tindakan Kemanusian
Bagikan