Empat Agenda Indonesia di DK PBB

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Juni 2018
Empat Agenda Indonesia di DK PBB

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi - (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai ada empat agenda harus dilakukan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Terpilih Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB sampai akhir 2020, semoga bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina," kata Bobby, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (9/6).

Selain itu, menurut dia, diharapkan dapat menguatkan Resolusi Jenewa ke 4 yang mengembalikan komposisi demografi Palestina atas pendudukan ilegal Israel.

Agenda besar kedua, menurut Bobby adalah memperkuat kondisi keamanan regional kawasan seperti Laut China Selatan, penghentian genosida di Rohingya, dan ketegangan di Korea Utara.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi. Foto/dpr.go.id

"Agenda ketiga adalah koordinasi perang melawan terorisme kepada organisasi teroris internasional, dan penguatan tukar informasi antarnegara untuk mencegah tumbuh aksi-aksi teror domestik yang mempengaruhi kestabilan kawasan," ujarnya seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan pula, agenda keempat adalah memetakan meluas perkembangan intoleransi dalam demokrasi.

Selain itu, menurut dia, mayoritas versus minoritas yang menyebabkan polarisasi situasi politik domestik yang tajam pada banyak negara, dan mengancam persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

"Saya yakin delegasi RI dalam DK PBB bisa menjadi tangguh, dan sanggup meresonansikan kewibawaan RI sebagai bangsa yang besar dan aktif berperan serta dalam perdamaian dunia sesuai konstitusi kita," katanya pula.

Kegembiraan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi setelah Indonesia terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB. Foto: AP

Sebelumnya, Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB, di New York, Jumat (8/6).

Indonesia akan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB, sementara itu Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara. (*)

#Dewan Keamanan Pbb #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Bagikan