Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan

MerahPutih.com - Pengangkatan eks koruptor Emir Moeis menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha PT Pupuk Indonesia mendapatkan kritikan dari publik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, mengatakan pengangkatan Emir Moeis tidak melanggar aturan. Hal itu didasari dari aturan seleksi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda tidak ada larangan eks koruptor ikut seleksi.

Baca Juga

Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, ICW: Masa Gak Ada Calon Lain?

"Yang jelas tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh ikut seleksi," ucap Aria, Jumat (6/8).

Politisi PDIP ini mengatakan jika sudah menjalani hukuman, maka haknya di masyarakat sama. Pihaknya tidak ingin ada stigma negatif yang disandingkan pada masyarakat eks tahanan.

"Jangan sudah selesai dihukum tapi masih distigmakan, seperti orde baru saja. Itu tidak baik di masyarakat," kata dia.

Komisi VI, kata dia, yang juga membidangi BUMN tidak dapat mencampuri aksi korporasi. Ia menyebut bahwa Emir adalah sosok yang berkompeten dan seorang profesional di bidang ekonomi.

"Secara profesional, beliau sangat punya kemampuan, dia orang keuangan, orang korporat, pendidikan luar negeri di bidang ekonomi. Itu sudah sesuai kapasitasnya" kata dia.

Diberitakan, penunjukan Izedrik Emir Moeis diketahui dari informasi di website Pupuk Iskandar Muda, pim.co.id. Di situ tertulis Emir Moeis duduk menjadi komisaris perseroan terhitung sejak 18 Februari 2021.

SVP of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan penunjukan Emir Moeis sudah sesuai aturan.

Emir Moeis sendiri merupakan politikus PDIP yang menjadi anggota DPR pada periode 2000-2013. Saat itulah ia terjerat kasus korupsi dan ditetapkan menjadi tersangka pada 26 Juli 2012 dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2014. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Eks Koruptor Emir Moeis Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN