Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 18 Januari 2022
Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2024 masih jauh panggang dari api. Bagaimana tidak, sudah hampir setahun sosialisasi tingkat keterpilihannya masih di bawah 1 persen.

Berdasarkan hasil survei Voxpol Center misalnya, tingkat keterpilihan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu cuma 0,8 persen. Nilainya lebih rendah lagi dalam hasil riset Indikator Politik Indonesia, hanya meraup 0,2 persen.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, hal tersebut menunjukkan sulitnya mengerek elektabilitas Airlangga. Padahal, dia memegang beberapa jabatan strategis dan telah memasang baliho di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

"Susah (meningkatkan elektabilitas Airlangga) karena sekarang ini, kan yang paling penting itu bagaimana mengeluarkan prestasi juga. Jadi kalau enggak ada prestasi, enggak ada sesuatu yang bisa dipercakapkan orang, apalagi yang bersangkutan ritmenya itu-itu saja," ucapnya saat dihubungi, Selasa (18/1).

"Jadi, sekalipun membuat baliho, spanduk di mana-mana, nanti mungkin iklan di berbagai media televisi, ya, ada kenaikan, tapi enggak signifikan. Bahkan, boleh jadi enggak sebanding dengan yang dikeluarkan," imbuhnya.

Menurut Ray, Airlangga takkan memiliki prestasi dan menjadi perbincangan publik karena masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterikatan tersebut tidak membuatnya luwes.

"Dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, kalau Pak Airlangga berada dalam posisi bagian dari anggota kabinet itu akan sangat sulit beliau menggeliatkan pandangan-pandangan politiknya. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini," bebernya.

Baca Juga:

Tinjau Operasi Pasar di Surabaya, Menko Airlangga Dicurhati Pedagang

"Tapi, kan, enggak mungkin juga Pak Airlangga keluar dari kabinet. Kita enggak tahu, kan, apakah mau keluar ataukah tidak," sambungnya.

Ray melanjutkan, Airlangga masih memiliki waktu hingga 2023 untuk memoles reputasinya. Namun, jika setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) kenaikan elektabilitasnya tidak signifikan atau di bawah 5 persen, maka bakal berdampak negatif terhadap partai.

"Kalau tetap elektabilitasnya setahun naik 2 persen hingga 3 persen, bagi saya, sudah enggak ada harapan lagi," tegasnya. "Jadi, jangan dipaksakan karena akan berimbas terhadap elektabilitas partai."

Selain itu, ungkapnya, hal tersebut bakal kembali membuat internal Partai Golkar dilanda konflik. Pangkalnya, ademnya internal partai saat ini bukan jaminan Golkar solid.

"(Internal Golkar yang sedang adem) itu tidak dengan sendirinya tidak akan konflik kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang merasa terlalu memaksakan sampai Pak Airlangga didorong terus sebagai calon presiden. Mungkin secara internal akan ada penolakan," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Airlangga-Khofifah Gelar Pertemuan Tertutup Semalam, Bahas Apa?

#Airlangga Hartarto #Pemilu #Pilpres 2024 #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Trump meminta Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam, mineral serta meminta Indonesia membeli minyak dari Amerika.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Indonesia
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Penerapan Work From Mall dilakukan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan dukungan Pemerintah daerah dan perusahaan teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 Desember 2025
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Bagikan