Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda kebijakan ekspor pasir laut. Ia menyarankan pemerintah mengkaji lebih dalam dahulu sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.
“Ya, saya mengusulkan, kalau bisa rencana ekspor pasir laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu,” kata Muzani di Jakarta, Senin (23/9).
Muzani mengingatkan jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat. “Ketika mudaratnya lebih besar daripada pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu merupakan sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya," ujarnya.
?
Anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil langkah. "Namun, jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” ungkapnya.
Baca juga:
Menurut dia, lebih baik pemerintah mendengarkan masukan dari para aktivis lingkungan. Jangan sampai keuntungan ekonomi justru membawa kerusakan besar pada lingkungan hidup.
“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius di masa depan kalau kegiatan ini dilanjutkan meskipun dari sisi perekonomian juga kita akan mendapatkan faedah dan ini nilai tertentu,” pungkasnya.
Pemerintah telah membuka keran ekspor pasir laut setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.
?
Dua aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diteken Presiden Joko Widodo pada Mei 2023.(Pon)
Baca juga:
Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Bakal Terdampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut
