Eks Penyidik Nilai Nurul Ghufron Anggap Remeh Peran Dewas KPK

Nurul Ghufron. (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyayangkan sikap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, yang tidak hadir dalam sidang etik yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Yudi mengatakan sebagai pimpinan KPK, Ghufron seharusnya memberi contoh yang baik dengan menghadiri sidang etik. Ia menilai, sikap Ghufron meremehkan peran Dewas.
“Ketidakhadiran Nurul Ghufron seperti menganggap remeh peran Dewas dalam menjaga etik pimpinan dan pegawai KPK,” kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (3/5).
Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, meski Ghufron menggugat Dewas KPK ke PTUN karena meyakini dugaan pelanggaran etiknya sudah kedaluwarsa, tidak bisa menghentikan kasus ini.
Baca juga:
“Ataupun adanya laporan dari dirinya terhadap Albertina Ho di Dewas KPK tidak bisa menghentikan kasus (etik). Padahal di situlah (sidang etik) dia bisa membela dirinya jika merasa benar," ujarnya.
Yudi menegaskan, ketidakhadiran Ghufron harus menjadi catatan bagi Dewas. Ia setuju jika nanti Ghufron tidak hadir dalam sidang berikutnya pada 14 Mei 2024, maka kasus ini bisa disidangkan in absentia.
"Dan dianggap mangkir serta tidak menggunakan haknya untuk membela diri," tegas dia.
Dewas KPK, lanjut Yudi, juga harus memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan KPK berlatar belakang akademisi tersebut karena tidak menghadiri sidang etik.
Baca juga:
"Demi menjaga marwah KPK tentu Dewas harus memberikan sanksi tegas dan berat kepada Nurul Gufron dalam bentuk diminta mengundurkan diri agar kejadian ikut campur dalam masalah etik tidak diikut pimpinan maupun pegawai lainnya," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap

KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M

KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat

Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung

KPK Tahan 3 Orang dari 4 Tersangka Korupsi Proyek Katalis Pertamina Rp 176,4 M

Mercy dan BAIC Eks Wamenaker Noel yang Disembunyikan Anaknya Akhirnya Diserahkan ke KPK
