Eks Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Balik Jadi WNI, Pemerintah Cari Jalan Keluar Terbaik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Eks Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Balik Jadi WNI, Pemerintah Cari Jalan Keluar Terbaik

Viral di TikTok, eks Marinir TNI AL tampil berseragam militer Rusia dan mengaku ikut operasi militer. (Foto: TikTok/@zstorm689)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah Indonesia sedang berupaya menemukan solusi terbaik untuk permohonan kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dari mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, Arta Kumbara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa proses ini membutuhkan koordinasi intensif antar lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta jajaran TNI.

"Sedang kita cari jalan keluar yang terbaik," ujar Prasetyo, Jumat (25/7).

Baca juga:

DPR Sebut Eks Marinir Satria Kumbara Langgar Sumpah Sapta Marga Prajurit

Prasetyo menekankan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara cermat dan bijaksana, mengingat implikasi hukum, keimigrasian, dan pertimbangan strategis militer yang terlibat.

Arta Kumbara, yang sebelumnya dipecat karena desersi dan bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia, kini ingin kembali ke Indonesia. Ia mengaku menandatangani kontrak militer Rusia karena tekanan ekonomi tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Baca juga:

DPR Tolak Eks Marinir Satria Arta Berperang di Rusia Kembali Jadi WNI

Status kewarganegaraannya dicabut berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa bergabung dengan dinas militer asing tanpa izin Presiden akan menghilangkan status WNI secara otomatis.

Untuk dapat kembali menjadi WNI, Arta Kumbara harus melalui proses naturalisasi, meskipun saat ini ia masih terikat kontrak militer di Rusia dan menghadapi konsekuensi hukum atas desersinya di Indonesia.

#Marinir #WNI #Sekretaris Kabinet #Mensesneg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online di Myanmar.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Indonesia
Presiden Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Kertanegara, Bahas Pengembangan STEM dan Swasembada Energi-Pangan
Mensesneg hingga Mendkiti Saintek turuh hadir dalam rapat terbatas di Kertanegara.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Presiden Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Kertanegara, Bahas Pengembangan STEM dan Swasembada Energi-Pangan
Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Indonesia
Bapanas Kini Dipimpin Mentan Amran Sulaiman, Prabowo Ingin Satu Komando Urusan Pangan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman rangkap jabatan sebagai kepala Badan Pangan Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Bapanas Kini Dipimpin Mentan Amran Sulaiman, Prabowo Ingin Satu Komando Urusan Pangan
Indonesia
Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya
Mensesneg sebut pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan masalah pembiayaan Whoosh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya
Indonesia
Ancaman Topan Matmo di Hong Kong dan Makau, WNI Diminta Tunda Perjalanan hingga Cari Tempat Perlindungan
KJRI Hong Kong menegaskan pentingnya bagi masyarakat Indonesia di Makau untuk mengutamakan keselamatan serta mematuhi seluruh imbauan dan protokol keamanan yang diberlakukan oleh otoritas setempat.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Oktober 2025
Ancaman Topan Matmo di Hong Kong dan Makau, WNI Diminta Tunda Perjalanan hingga Cari Tempat Perlindungan
Indonesia
Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
Setidaknya sampai Rabu (1/10) malam sesuai yang disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha
Frengky Aruan - Kamis, 02 Oktober 2025
Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
Indonesia
Prabowo Beri Arahan Teknis Perbaikan MBG Terkait Banyak Kasus Keracunan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menggelar rapat melalui daring dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, serta sekda membahas mengenai program makan bergizi gratis (MBG).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 September 2025
Prabowo Beri Arahan Teknis Perbaikan MBG Terkait Banyak Kasus Keracunan
Indonesia
Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia
Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 September 2025
Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia
Bagikan