Eks Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Balik Jadi WNI, Pemerintah Cari Jalan Keluar Terbaik
 
                Viral di TikTok, eks Marinir TNI AL tampil berseragam militer Rusia dan mengaku ikut operasi militer. (Foto: TikTok/@zstorm689)
Merahputih.com - Pemerintah Indonesia sedang berupaya menemukan solusi terbaik untuk permohonan kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dari mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, Arta Kumbara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa proses ini membutuhkan koordinasi intensif antar lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta jajaran TNI.
"Sedang kita cari jalan keluar yang terbaik," ujar Prasetyo, Jumat (25/7).
Baca juga:
DPR Sebut Eks Marinir Satria Kumbara Langgar Sumpah Sapta Marga Prajurit
Prasetyo menekankan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara cermat dan bijaksana, mengingat implikasi hukum, keimigrasian, dan pertimbangan strategis militer yang terlibat.
Arta Kumbara, yang sebelumnya dipecat karena desersi dan bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia, kini ingin kembali ke Indonesia. Ia mengaku menandatangani kontrak militer Rusia karena tekanan ekonomi tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.
Baca juga:
DPR Tolak Eks Marinir Satria Arta Berperang di Rusia Kembali Jadi WNI
Status kewarganegaraannya dicabut berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa bergabung dengan dinas militer asing tanpa izin Presiden akan menghilangkan status WNI secara otomatis.
Untuk dapat kembali menjadi WNI, Arta Kumbara harus melalui proses naturalisasi, meskipun saat ini ia masih terikat kontrak militer di Rusia dan menghadapi konsekuensi hukum atas desersinya di Indonesia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
 
                      75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
 
                      Presiden Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Kertanegara, Bahas Pengembangan STEM dan Swasembada Energi-Pangan
 
                      Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
 
                      Bapanas Kini Dipimpin Mentan Amran Sulaiman, Prabowo Ingin Satu Komando Urusan Pangan
 
                      Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya
 
                      Ancaman Topan Matmo di Hong Kong dan Makau, WNI Diminta Tunda Perjalanan hingga Cari Tempat Perlindungan
 
                      Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa Filipina Berkekuatan Magnitudo 6,9
 
                      Prabowo Beri Arahan Teknis Perbaikan MBG Terkait Banyak Kasus Keracunan
 
                      Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia
 
                      



