Soffi Amira
MerahPutih.com - Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi rawan disalahgunakan.
Menurut Achmad, hal ini lantaran banyak dari petinggi Danantara yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan.
“Ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2).
Achmad mengingatkan, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Ini menandakan adanya kekuasaan kelembagaan yang sangat besar, tetapi dengan pengawasan yang minim.
Baca juga:
Danantara Diluncurkan, Legislator Gerindra: Langkah Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia
Pada aturan kelembagaan yang ada, Danantara tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN pada umumnya.
Bahkan, dalam Undang-Undang yang mengatur badan ini, disebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara tidak akan dianggap sebagai kerugian negara.
“Implikasi dari aturan ini cukup serius. Tanpa sistem check and balances yang memadai, ada kemungkinan besar penyalahgunaan wewenang,” sebut Achmad.
Ini juga membuka peluang bagi Danantara untuk dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.
Baca juga:
Sosok Rosan Roeslani, CEO Danantara yang Pernah ‘Bantu’ Prabowo Menangi Pilpres 2024
“Tanpa keterlibatan penuh dari lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, BPK, atau KPK, publik akan sulit mendapatkan transparansi atas bagaimana uang negara dikelola oleh badan ini,” jelas Achmad.
Ia memberikan contoh, bagaimana skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mengguncang Malaysia. 1MDB didirikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak sebagai badan investasi strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia.
Namun, dalam praktiknya, lembaga ini menjadi ajang korupsi besar-besaran, dengan miliaran dolar hilang karena disalahgunakan oleh elite politik dan kroni-kroninya.
“Kesamaan antara 1MDB dan Danantara cukup mencolok,” jelas Achmad.
Baca juga:
Prabowo Tegaskan Prinsip Transparansi dan Kehati-hatian dalam Pengelolaan Danantara
Ia melihat, keduanya sama-sama lembaga yang diciptakan pemerintah dengan klaim untuk mengelola investasi nasional, tetapi dengan pengawasan yang lemah dan kekuasaan yang sangat terpusat.
“Skandal 1MDB menunjukkan bagaimana dominasi politik atas suatu lembaga bisa menggantikan prinsip rule of law,” sebut Achmad.
Jika lembaga ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada regulasi yang ketat, maka skandal serupa bisa terjadi.
“Dengan modal awal mencapai Rp1.000 triliun dan aset pengelolaan Rp 14.670 Triliun, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang sangat besar, yang jika tidak diawasi dengan baik, bisa menjadi bancakan bagi para elite penguasa,” pungkas Achmad. (knu)
