Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Keputusan Amerika Serikat menaikkan tarif dagang secara sepihak menjadi sinyal bahaya bagi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menyatakan bahwa tindakan AS menaikkan tarif hingga 32 persen untuk sejumlah produk Indonesia bukan sekadar masalah sementara, melainkan indikasi lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
“Kasus ini harus jadi wake-up call bagi kita semua. Ketika pasar kita terlalu bergantung pada satu negara besar seperti Amerika, maka tekanan seperti ini jadi sangat berisiko bagi keberlanjutan ekspor nasional,” ujar Eko dalam keterangannya, Selasa (8/4).
Baca juga:
Prabowo Yakin Indonesia Survive di Tengah Perang Dagang dan Penurunan Pasar Modal
Menurutnya, kenaikan tarif yang diklaim AS sebagai respons atas ketidakseimbangan akses pasar dan hambatan non-tarif dari Indonesia menunjukkan bahwa struktur ekspor Indonesia belum cukup kuat. Ketergantungan pada satu pasar utama memungkinkan negara lain menggunakan isu perdagangan sebagai alat tekanan politik dan ekonomi.
Indonesia sudah beberapa kali mengalami tekanan melalui kebijakan sepihak. Oleh karena itu, ini adalah momentum penting untuk sungguh-sungguh membangun kemandirian perdagangan.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih jalur diplomasi dan negosiasi dengan AS. Namun, Eko mengingatkan pentingnya fokus jangka panjang pada penguatan sektor domestik dan perluasan pasar ke negara-negara non-tradisional seperti Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.
Baca juga:
Hari Ini Presiden Prabowo Sampaikan Sikap Resmi Pemerintah Terkait Tarif Resiprokal AS
Ketahanan ekonomi tidak dapat dibangun secara instan, dan terus mengandalkan pola ekspor yang sama ke pasar yang sama akan membuat Indonesia selalu rentan.
Komisi VI DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk mengarahkan kebijakan perdagangan luar negeri pada strategi jangka panjang yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain mencari solusi untuk kasus saat ini, pembenahan fondasi sistem perdagangan nasional agar tidak mudah terpengaruh kebijakan negara lain juga menjadi prioritas.
“Tugas kita bukan hanya merespons, tapi membangun sistem ekonomi yang lebih berdaulat dan berdaya tahan tinggi.” pungkas Politisi Fraksi PAN itu.
