Efek Berantai Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Minta Pemerintah Jaga Daya Beli Warga

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menegaskan dampak dari penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Langkah antisipatif dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan efek berantai terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana pemerintah menjaga kemampuan masyarakat dalam mengakses BBM dan mobilitas dengan biaya yang terjangkau," kata Ateng, dalam keterangan persnya, Rabu (22/3).

Baca juga:

BBM Nonsubsidi Naik, DPR Desak Perbaikan Transportasi Umum untuk Tekan Beban Masyarakat

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komponen transportasi memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi, dengan andil yang dapat mencapai lebih dari 20 persen pada periode tertentu, terutama ketika terjadi penyesuaian harga energi.

Kenaikan biaya transportasi, lanjutnya, juga berimplikasi langsung pada distribusi logistik dan harga bahan pokok. Kondisi ini membuat stabilitas harga energi menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Sehingga, gejolak harga energi global tetap perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi.

"Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok dan mempersempit ruang belanja masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah," ungkapnya.

Baca juga:

Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi

Ia pun mengingatkan, kebutuhan BBM nasional masih cukup besar, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan.

“Sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting,” tutur Ateng. (Knu)