Dunia Usaha Merana, Penerapan Cukai Plastik Ditunda

MerahPutih.com - Kondisi dunia usaha yang terkena dampak dari mewabahnya COVID-19, membuat pengenaan cukai plastik tidak bisa diterapkan pada saat ini. Padahal, sebelum merebaknya pandemi pemerintah sudah siap menerapkan cukai semua produk plastik, termasuk barang kena cukai lainnya setelah disetujui Komisi XI DPR RI pada Februari 2020.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memegaskan, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk pengenaan cukai plastik. Padahal, pengenaan tarif cukai plastik untuk kantong plastik berpotensi menyumbang kepada negara sebesar Rp1,6 triliun dengan besaran tarif Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. Penerimaan dari sektor cukai plastik diharapkan memambah pemasukan bagi negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

"Kalau dalam situasi yang sulit masih ada beban lanjutan, tentunya ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan,” kata dalam pemaparan kinerja APBN di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Baca Juga:

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Ia menegaskan, penundaan ini akan dimanfaatkan Bea Cukai untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, terutama pelaku usaha. Sehingga, ketika pemberlakuan itu diterapkan pelaku usaha sudah siap dikenakan cukai plastik.

Data saat ini, penerimaan cukai hingga Mei 2020 mencapai Rp66,63 triliun atau tumbuh 18,54 persen jika dibandingkan tahun lalu dan capaian itu baru mencapai 38,54 persen dari total target cukai mencapai Rp172,9 triliun sesuai Perpres 54 tahun 2020. Dari target Rp172,9 triliun itu, porsi cukai hasil tembakau mendominasi dengan besaran target mencapai Rp165,65 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat,realisasi pendapatan negara itu mengalami kontraksi hingga 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp730,1 triliun atau telah mencapai 37,3 persen dari target APBN 2019 Rp1.958,6 triliun. Kontraksi pada pendapatan negara ini, ditunjang oleh realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mampu mencapai Rp526,2 triliun atau 36 persen dari target dan turun 7,9 persen dibandingkan Mei 2019.

Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan terkontraksi karena pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami tekanan hingga 10,8 persen menjadi Rp444,6 triliun pada Mei tahun ini dibandingkan tahun lalu Rp498,5 triliun. Tetapi, penerimaan perpajakan ini, bila dilihat dari sisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tumbuh 12,4 persen menjadi Rp81,7 triliun.

Kontraksi pada penerimaan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut mengalami penurunan 13,6 persen dibanding tahun lalu yaitu hanya Rp136,9 triliun dan baru 46 persen dari target Perpres 54 tahun 2020 Rp297,8 triliun.

Baca Juga:

KPK Sita Tas dan Sepatu Mewah Terkait Suap dan Gratifikasi Nurhadi