Dukung Prabowo-Sandi, PKS Rasakan Hikmah Sesungguhnya di Kota Padang

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 23 April 2019
Dukung Prabowo-Sandi, PKS Rasakan Hikmah Sesungguhnya di Kota Padang

Kampanye terbuka capres Prabowo Subianto di Kawasan Wisata Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4). (Foto: BPN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, Sumatera Barat, menyebutkan ada faktor Prabowo dan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah yang menjadi faktor kunci menaikkan raihan kursi mereka di DPRD kota.

Sekretaris DPD PKS Kota Padang, Muharlion mengakui dari pemantauan tim di lapangan menyatakan suara yang diperoleh partai tersebut meningkat drastis dalam pemilu legislatif 2014 dan ada berbagai faktor yang membuat hal itu terjadi.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Foto: Twitter/@sandiuno)
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Foto: Twitter/@sandiuno)

Menurut dia, faktor pertama adalah faktor pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung PKS dalam pemilu presiden yakni Prabowo-Sandi. Hal ini membuat masyarakat lebih berlapang hati memilih kader PKS sebagai wakil mereka di DPRD Padang.

Kemudian, menurut dia, faktor lain yang membuat suara PKS naik dari pemilu sebelumnya adalah faktor Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah yang juga merupakan kader partai tersebut.

Keberhasilan Mahyeldi memimpin kota berpenduduk sekitar 900 ribu jiwa itu berdampak langsung pada perolehan suara PKS di tengah masyarakat.

Menurut dia, kinerja Wali Kota Padang yang baik membuat langkah kader PKS lebih mudah dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka sebagai wakil di parlemen.

“Kita sangat bersyukur dengan pencapaian ini, dan ini merupakan hal yang luar biasa,” katanya seperti dilansir Antara, Senin (22/4).

Setelah itu faktor selanjutnya adalah kinerja kawan-kawan caleg dan relawan yang berjuang langsung dari rumah ke rumah meyakinkan masyarakat memilih pasangan presiden Prabowo-Sandi serta caleg PKS dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019.

Ia mengatakan para caleg, kader dan relawan telah berjuang gigih tanpa menyerah di lapangan bertemu dengan masyarakat tanpa lelah dan menawarkan program yang akan dilakukan oleh partai jika kader mereka terpilih nantinya.

“Alhamdulillah dengan hasil ini, namun kami menghormati penghitungan langsung yang dilakukan KPU. Kami masih menunggu hingga pengumuman resmi nanti,” kata dia. (*)

Baca Juga: Curhatan Sohibul Iman yang Dikabarkan Lerai Keributan Prabowo dengan Sandiaga Uno

#Prabowo Subianto #Sandiaga Uno #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan