Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang bersih-bersih BUMN dari radikalisme.
Langkah tersebut diambil Erick Thohir setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud MD dan memperoleh data terkait pegawai BUMN yang terpapar radikalisme.
Baca Juga:
Selain Setia Kepada Pancasila, Menag: FPI Janji Tak Langgar Hukum Lagi
"Saya mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang bersih-bersih BUMN dari radikalisme," kata Guntur kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (7/12).
Guntur mengatakan, isu radikalisme di BUMN yang selama ini menggangu kerja perusahaan disana untuk mendapatkan keuntungan.
"Kelompok radikal di BUMN seperti benalu, mereka nempel tapi merusak ideologi bangsa kita dan mengancam kehidupan berbangsa, persis benalu yang bisa mematikan pohon yang ditempelinya" kata Guntur Romli yang dikenal juga sebagai 'anak ideologis Gus Dur' ini.
Ia mencontohkan adanya dugaan HTI masuk ke sejumlah pegawai di BUMN.
"Radikalisme itu virus anti Pancasila dan anti NKRI yang diidap petinggi dan pegawai BUMN, bahkan dulu ada BUMN kita yang memberikan fasilitas pada Hizbut Tahrir" jelas Guntur Romli yang enggan menyebut nama BUMN yang dimaksud.
Menurut Guntur Romli, selain ancaman radikalisme, ancaman lainnya adalah dugaan main proyek, korupsi hingga mafia di BUMN.
"Dua tantangan di BUMN kita adalah korupsi dan radikalisme, korupsi itu termasuk penyalahgunaan jabatan seperti yang dilakukan eks Dirut Garuda yang sudah dicopot oleh Erick Thohir atau pun kasus-kasus suap lainnya," papar politikus PSI ini.
Oleh sebab itu, Guntur meminta pemerintah tak ragu menindak siapapun oknum BUMN yang memiliki paham menyimpang yang bisa menghambat pembangunan bangsa.
Baca Juga:
Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Ari Ashkara karena keterlibatannya dalam kasus penyelundupan komponen moge Harley-Davidson dan sepeda lipat Brompton via pesawat Garuda.
Keputusan ini diambil setelah penyelidikan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh komite audit perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris Garuda juga telah mengirim surat kepada dirinya yang menekankan Integritas dan good corporate governance yang harus dilaksanakan. (Knu)
