Dukung Erick Thohir, Intelektual NU Sebut Kelompok Radikal di BUMN Seperti Benalu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 07 Desember 2019
Dukung Erick Thohir, Intelektual NU Sebut Kelompok Radikal di BUMN Seperti Benalu

Tokoh Muda NU yang juga Politisi PSI Guntur Romli (Foto: Twitter @GunRomli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang bersih-bersih BUMN dari radikalisme.

Langkah tersebut diambil Erick Thohir setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud MD dan memperoleh data terkait pegawai BUMN yang terpapar radikalisme.

Baca Juga:

Selain Setia Kepada Pancasila, Menag: FPI Janji Tak Langgar Hukum Lagi

"Saya mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang bersih-bersih BUMN dari radikalisme," kata Guntur kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (7/12).

Guntur mengatakan, isu radikalisme di BUMN yang selama ini menggangu kerja perusahaan disana untuk mendapatkan keuntungan.

"Kelompok radikal di BUMN seperti benalu, mereka nempel tapi merusak ideologi bangsa kita dan mengancam kehidupan berbangsa, persis benalu yang bisa mematikan pohon yang ditempelinya" kata Guntur Romli yang dikenal juga sebagai 'anak ideologis Gus Dur' ini.

Menteri BUMN Erick Thohir di lingkungan istana kepresidenan Jakarta. ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ia mencontohkan adanya dugaan HTI masuk ke sejumlah pegawai di BUMN.

"Radikalisme itu virus anti Pancasila dan anti NKRI yang diidap petinggi dan pegawai BUMN, bahkan dulu ada BUMN kita yang memberikan fasilitas pada Hizbut Tahrir" jelas Guntur Romli yang enggan menyebut nama BUMN yang dimaksud.

Menurut Guntur Romli, selain ancaman radikalisme, ancaman lainnya adalah dugaan main proyek, korupsi hingga mafia di BUMN.

"Dua tantangan di BUMN kita adalah korupsi dan radikalisme, korupsi itu termasuk penyalahgunaan jabatan seperti yang dilakukan eks Dirut Garuda yang sudah dicopot oleh Erick Thohir atau pun kasus-kasus suap lainnya," papar politikus PSI ini.

Oleh sebab itu, Guntur meminta pemerintah tak ragu menindak siapapun oknum BUMN yang memiliki paham menyimpang yang bisa menghambat pembangunan bangsa.

Baca Juga:

Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Ari Ashkara karena keterlibatannya dalam kasus penyelundupan komponen moge Harley-Davidson dan sepeda lipat Brompton via pesawat Garuda.

Keputusan ini diambil setelah penyelidikan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh komite audit perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris Garuda juga telah mengirim surat kepada dirinya yang menekankan Integritas dan good corporate governance yang harus dilaksanakan. (Knu)

#Guntur Romli #BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Bagikan