Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kehadiran Densus Tipikor yang diinisiasi Mabes Polri, mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli Zon pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dipegang satu institusi saja. Artinya, Fadli Zon mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri.
"Prinsipnya mendukung penegakan hukum dan masalah korupsi jangan hanya ditangani satu institusi saja sehingga harus libatkan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK," kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/10).
Fadli sebagaimana dilansir Antara mendukung Polri menegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi namun terkait anggaran yang diajukan untuk Densus Tipikor senilai Rp2,6 triliun merupakan urusan Komisi III DPR sebagai mitra kerja.
Politisi Partai Gerindra itu menilai agar kerja Densus Tipikor tidak tumpang-tindih maka harus dilakukan koordinasi di antara para penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.
"'Kan ada koordinasi di antara mereka dan sebenarnya menjadi tugas utama Polri dan Kejaksaan Agung," katanya.
Selain itu, terkait Jaksa Agung yang enggan gabung ke Densus Tipikor, Fadli menilai kemungkinan masing-masing institusi memiliki satuan atau unit kerja dalam pemberantasan korupsi.
Menurut dia, masing-masing institusi memiliki kapasitas dan kewenangan memberantas korupsi sehingga hanya diperlukan koordinasi agar kerja tidak tumpang-tindih serta tidak ada kesan rebutan dalam pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi tidak hanya tindakan, namun pencegahan sehingga penanggulangannya harus sistematis agar korupsi berkurang karena sifatnya yang dibangun adalah agar orang sulit lakukan korupsi," ujarnya.
Sebelumnya, Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp 2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.
"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Tito menjelaskan, anggaran untuk belanja pegawai sebanyak 3.560 personel mencapai Rp 786 miliar, belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan senilai Rp 359 miliar.
Jenderal Tito Karnavian mengatakan, untuk belanja modal sebesar Rp 1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan sehingga setelah ditotal mencapai Rp 2,6 triliun.(*)
