Duit APBN 2019 Rp492 Triliun buat Pendidikan, Jatah Terbesar Kemenag Bukan Kemendikbud

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 11 Desember 2018
Duit APBN 2019 Rp492 Triliun buat Pendidikan, Jatah Terbesar Kemenag Bukan Kemendikbud

Ilustrasi (Setkab)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun terakhirnya menunjukkan keseriusannya dalam mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM, yang tercermin dari dialokasikannya anggaran sebesar Rp492,555 triliun pada APBN 2019 untuk sektor pendidikan.

Kepastian ini tertuang dalam lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 29 November 2018. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tulis laman resmi Sekretaris Kabinet, setkab.go.id, Selasa (11/12).

ilustrasi uang
Ilustrasi (Setkab)

Dilansir laman setkab.go.id, dari total anggaran itu Rp492,555 triliun, dalam lampiran XIX Perpres ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu: a. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp163,089 triliun; b. Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa Rp308,375 triliun; dan c. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,990 triliun.

Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerinta Pusat itu terdiri atas Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp153,726 triliun, dan Anggaran Pendidikan pada BA BUN sebesar Rp9,363 triliun.

Untuk Anggaran Pendidikan pada K/L terbesar di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp51,896 triliun, disusul Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Rp40,210 triliun.

mendikbud
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sedangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendapat jatah Rp35,993 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp6,566 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp3,559 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Rp2,950 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp2,711 triliun, dan Kementerian Perindustrian Rp2,323 triliun.

Adapun Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa di antaranya terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp56,867 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp51,226 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,475 triliun, Tunjangan Khusus guru PNSD di daerah khusus Rp2,306 triliun, dan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp5,014 triliun.

Sementara anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,999 triliun, terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp20 triliun, dan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990 miliar.

#Anggaran Pendidikan #Kemendikbud
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Guru di Jerman bisa memperoleh penghasilan hingga sekitar Rp 1 miliar per tahun
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Indonesia
Dikritik Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen, Ini Alasan Sri Mulyani
Sri Mulyani membantah anggapan bahwa realisasi anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen adalah by design atau kesengajaan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Dikritik Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen, Ini Alasan Sri Mulyani
Indonesia
Biaya Setahun 1 Siswa Sekolah Rakyat Diklaim Butuh Anggaran Rp 48 Juta
Anggaran yang disediakan oleh pemerintah bagi tiap unit Sekolah Rakyat mencapai sekitar Rp 200 miliar.
Wisnu Cipto - Rabu, 16 Juli 2025
Biaya Setahun 1 Siswa Sekolah Rakyat Diklaim Butuh Anggaran Rp 48 Juta
Indonesia
Dugaan Korupsi Rp 9,9 Triliun, Kemendikbudristek Ganti Kajian Agar Rekomendasi Jadi Gunakan Sistem Chrome
Penyidik Jampidsus mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
Dugaan Korupsi Rp 9,9 Triliun, Kemendikbudristek Ganti Kajian Agar Rekomendasi Jadi Gunakan Sistem Chrome
Indonesia
Menyangkut Hak Banyak Orang, PIP, BOS dan Sertifikasi Guru Aman Dari Pemangkasan
ada renovasi gedung sekolah, pelatihan untuk guru, dan pemberian beasiswa bagi pelajar yang anggarannya dipastikan aman dari pemangkasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Februari 2025
Menyangkut Hak Banyak Orang, PIP, BOS dan Sertifikasi Guru Aman Dari Pemangkasan
ShowBiz
Lirik Lagu Penuh Motivasi Berjudul 'Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat' Ciptaan Benny Hermanto
Lirik lagu ini disusun dengan tujuan untuk memotivasi serta membentuk karakter unggul pada anak-anak Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Lirik Lagu Penuh Motivasi Berjudul 'Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat' Ciptaan Benny Hermanto
Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis Masuk Dalam Pos Anggaran Pendidikan
Pos anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Program Makan Bergizi Gratis Masuk Dalam Pos Anggaran Pendidikan
Indonesia
DPR Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Timbulkan Masalah Tenaga Pendidik
Melalui pembahasan itu, kebijakan penghapusan jurusan di SMA akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juli 2024
DPR Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Timbulkan Masalah Tenaga Pendidik
Video
Legislator DPR Desak Kenaikan Anggaran untuk Pendidikan Vokasi
Hadirnya pendidikan vokasi di Tanah Air dapat membuat tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang cukup, sehingga mampu bertarung di pasar tenaga domestik maupun tenaga kerja luar negeri. Oleh karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan vokasi
Rezita Kesuma - Selasa, 28 Mei 2024
Legislator DPR Desak Kenaikan Anggaran untuk Pendidikan Vokasi
Indonesia
Aturan Seleksi Masuk PTN diubah, Rektor UNS Sebut Tidak Ada Lagi Diskriminasi
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho menyatakan, kesiapan UNS dalam melaksanakan aturan tersebut. Ia menilai dalam konteks ini sekarang tidak ada diskriminasi lagi.
Mula Akmal - Selasa, 13 September 2022
Aturan Seleksi Masuk PTN diubah, Rektor UNS Sebut Tidak Ada Lagi Diskriminasi
Bagikan