Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 505,4 triliun.
Kemudian, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, anggaran makan siang atau makan bergizi gratis bagi anak sekolah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tak akan menggerus program-program pendidikan yang selama ini telah berjalan.
Baca juga:
Ekonom Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun di 2025 Sudah Pas
RABPN 2025 mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, sebesar Rp 71 triliun atau 2 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun.
"Saya kira tidak akan berpengaruh, karena kami juga melihat adanya kenaikan yang pesat dari anggaran belanja keseluruhan,” ucap Yose di Jakarta, Jumat (16/8)
Program makan bergizi gratis masuk ke dalam rancangan pos anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Anggaran pendidikan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
Baca juga:
Program Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN, Jokowi Sebut Ikut Memberdayakan UMKM
Anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
“Tapi ini masalahnya adalah permasalahan keuangan, apakah implementasinya bisa dijalankan,” ujar Yose.
