Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.
Dengan demikian, dua tersangka penyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi ini bakal segera menjalani sidang perdana atas kasus suap tersebut.
"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan 2 tersangka suap terkait dengan seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).
BACA JUGA: Eks Pimpinan KPK Ragu Agus Rahardjo Dkk Berani Tuntaskan Kasus Romi dan Bowo
Dengan dilimpahkannya berkas perkara itu, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan kedua tersangka. Nantinya surat dakwaan terhadap Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.
"Rencana sidang akan dilakukan di Jakarta," ujar Febri.
Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sekitar 70 saksi. Para saksi itu terdiri dari unsur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kemenag, dan Kepala Kantor Agama beberapa daerah.
Kemudian Sekretaris Jenderal DPR, Kepala KASN, Anggota DPRD Jawa Timur, Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, Staff Ali Menteri Agama, Staff khusus menteri agama RI, Konsultan, dan PNS.
Muafaq dan Haris ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Romi. Romi diduga mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah. Romi menerima suap Muafaq dan Haris. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
