Andika Pratama
MerahPutih.com - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, akan selesai pengerjaannya. Rencananya, lapangan terbang tersebut dapat melayani jemaaah haji tahun ini.
Menurut Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbor menilai, kehadiran bandara tersebut akan mengatasi dua ketimpangan ekonomi sekaligus.
“Pertama ketimpangan ekonomi DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Rizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (!9/4)
Rizal mengatakan, saat ini beban industri di Jakarta sudah berlebihan, sehingga aktifitas ekonomi berjalan tidak efisien. Sebanyak 75 persen, uang beredar di Jakarta sisanya beredar di daerah. Sebab itu, upaya untuk mendorong industri dan aktifitas perekonomian ke wilayah-wilayah remote seperti Jawa Barat sangat dibutuhkan.
"Jadi, tercipta konsentrasi atau sentra-sentra perekonomian baru diluar Jakarta dengan adanya infrastruktur pelabuhan udara Kertajati,” sambungnya.
Rizal mengatakan, industri manufaktur misalnya sudah tidak mungkin berkembang di Jakarta. Sebab itu, industri ini tergeser ke Jawa Barat. Dengan adanya bandara tersebut, pemerintahan Jokowi mengatasi ketimpangan ekonomi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Selain mengatasi ketimpangan DKI Jakarta dan Jawa Barat, bandara tersebut juga mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi antara kawasan utara dan barat di Provinsi Jawa Barat.
"Selama ini kan, pertumbuhan ekonomi ekonomi di Majalengka (utara) dan sekitarnya cenderung lambat. Sedangkan wilayah barat Jawa Barat misalnya kawasan Bandung Raya dan sekitarnya tumbuh pesat. Wilayah utara akan mengejar ketertinggalannya," ucap Rizal.
Satu Juta Lapangan Kerja
Kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati itu tak hanya akan menjadi bandara kebanggaan warga Jawa Barat. Lebih dari itu akan memicu penciptaan lapangan kerja serta berkembangnya industri properti dan manufaktur.
"Kita tahu bahwa akan tercipta kawasan Aerocity. Ada Tol Cipali, disusul Tol Cisumdawu, serta ada juga infrastruktur transportasi massal seperti kereta api. Semuanya terintegrasi akan menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja secara langsung atau tidak langsung di bandara, sekitar bandara dan kawasan industri," tegasnya.
BIJB ini diprediksi akan menyedot sebanyak 2,7 juta penumpang ditahun pertama beroperasi. PSI optimistis kehadiran BIJB ini nantinya akan meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi di Jawa Barat.
Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan bandara tersebut pada Januari 2016. Saat mengunjunginya kembali, Selasa 17 April 2018, Presiden mengakui progress pembangunannya sudah mencapai tahap akhir yakni 93 persen. Diharapkan dalam waktu dekat dapat melayani penerbangan Ibadah Haji tahun ini.
Sebagaimana diketahui Jokowi menargetkan membangun 4.814 km jalan baru secara nasional. Sekitar 2.000 km di antaranya telah, sedang dan akan dibangun bukan di Jawa atau Sumatera. Tetapi di titik-titik terluar dan pelosok negeri. Seperti di Kalimantan, Papua, sampai perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor.
“Kalau digabung dengan proyek infrastruktur lainnya, terdapat 24 proyek infrastruktur di Kalimantan, di Sulawesi ada 27 proyek, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek. Proyek-proyek itu baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, hingga pembangkit listrik. Tujuannya, PSI lihat untuk mengatasi ketimpangan juga,” ucap Rizal.
PSI optimistis, daya saing infrastruktur Indonesia akan semakin menguat ke depan di era pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia melonjak untuk periode 2017-2018 sebagai dampak dari masifnya pembangunan infrastruktur.
“Kalau, pada periode 2015-2016 Indonesia berada di posisi 62. Jadi, pada periode 2017-2018 naik 10 peringkat ke posisi 52. Ini jadi modal besar untuk mengerek daya saing industri kita ke depan,” papar Rizal.
Bandara yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu memiliki landas pacu atau runway berukuran 2.500×60 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000×60 meter.
Presiden Jokowi mengapresiasi skema pendanaan dan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Presiden berharap skema kerja sama ini juga dapat dilakukan di dalam pembangunan-pembangunan lainnya.
“Yang saya senang, ini merupakan kerja sama pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, dan swasta. Ini bisa bergabung dan pengerjaannya cepat sekali. Kita ini mencari model-model bisnis yang mempercepat pembiayaan agar infrastruktur cepat diselesaikan,” ujarnya. (*)
