Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta pada Selasa (8/1) besok.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pria yang akrab disapa Aher ini pagi tadi menghubungi lembaga antirasuah melalui call center 198 menyampaikan kesediaan hadir mengikuti pemeriksaan besok.
"Setelah kami sambungkan ke penyidik terkait, saksi (Aher) menyampaikan kesediaan hadir mengikuti pemeriksaan besok," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (8/1).
KPK, kata Febri menghargai sikap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini yang bersedia memenuhi panggilan penyidik.
"Kami hargai hal tersebut, karena pada dasarnya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi adalah kewajiban hukum," ujarnya.
Aher telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, yakni pada panggilan pertama 20 Desember 2018 serta pada penggilan ulang pada Senin (7/1) kemarin. Aher diduga tahu proses pengurusan izin proyek Meikarta di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam surat dakwaan Billy Sindoro dan empat terdakwa lainnya, pejabat Pemprov Jawa Barat era Aher diduga ikut kecipratan uang pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Pejabat tersebut adalah Yani Firman yang merupakan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat.
Dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, pada bulan November 2017 Henry Jasmen P. Sitohan, Fitradjaja Purnama dan Taryudi memberikan uang dalam amplop sejumlah Sin$90 ribu kepada Yani Firman.
Penyerahan uang Sin$90 ribu dalam amplop kepada anak buah Gubernur Jawa Barat saat itu Ahmad Heryawan, dilakukan setelah muncul sengkarut izin antara pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.
Tak berselang lama atau tepatnya 23 November 2017 Aher mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. (Pon)
