Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - DPRD Solo menilai pembangunan Kota Solo, pelayanan publik, hingga realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak optimal selama tiga tahun dipimpin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.
Ketua Komisi I DPRD Solo Suharsono, mengatakan pembangunan Solo lebih banyak dari CSR dan APBN. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan fisik rel layang Joglo dan Masjid Raya Sheikh Zayed.
Baca Juga:
Emil Dardak Mampir ke Kantor Gibran, Sebut Warga Jatim Menanti Wapres
“Semua itu yang bangun pusat dengan dana APBN dan bantuan, bukan dari Pemkot Solo sendiri yang membangun,” kata Suharsono, Rabu (28/2) di Solo.
Ia mengatakan, terkait inovasi daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38/2017 tentang Inovasi Daerah, tidak dilaksanakan oleh Gibran dan Teguh. DPRD Solo mendorong Pemkot Solo membuat inovasi daerah melalui Raperda tentang inovasi daerah.
“Inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara selama tiga tahun ini Raperdanya belum dibuat,” katanya.
Baca Juga:
Gibran Sebut Pagu Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak Belum Final
Beberapa penghargaan yang diperoleh Pemkot Solo merupakan hasil dari program lanjutan, misalkan capaian Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo, itu inovasi dari FX Hadi Rudyatmo.
Dia mengatakan Gibran dan Teguh terikat dengan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo. Ada sejumlah target kinerja yang harus dipenuhi Pemkot Solo.
“Sekarang itu baru awal tahun ada refocusing anggaran beberapa kali akibat Pemkot Solo tidak mencapai PAD. Padahal, PAD merupakan salah satu sumber pendanaan program pembangunan, hasilnya buruk,” kata dia.
Menurut dia, Gibran dan Teguh seharusnya tidak hanya pintar mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun juga PAD. Apabila tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, program Kota Solo tetap bisa dijalankan dengan PAD.
“Pemkot Solo harus melakukan upaya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Supaya PAD Kota Solo tidak terus-terusan defisit anggaran,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Moeldoko Salaman dengan AHY di Istana, Demokrat Sebut Konsekuensi Logis
