DPRD Setujui Barter Lahan Pemprov DKI dengan PT Lestari Kirana Persada
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Merahputih.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui barter atau tukar menukar aset berupa lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada.
Adapun lahan milik Pemprov DKI yang akan ditukar terletak di GKM Tower Jalan TB Simatupang Kav.89G RT.010 RW.02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara lahan milik PT Lestari Kirana Persada terletak di Jalan Kebagusan Dalam RT.008 RW.04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjuti proses pertukaran aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada.
Baca juga:
Terjadi Penjambretan, DPRD DKI Desak Pemprov Tingkatkan Pengamanan di CFD
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPRD dengan waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (20/6).
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengusulkan agar lahan PT Lestari seluas 320 meter persegi yang akan diserahkan ke Pemprov DKI dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Sedangkan lahan Pemprov yang akan diberikan kepada PT Lestari Kirana Persada seluas 27 meter persegi untuk dijadikan taman.
Baca juga:
Pj Heru Sodorkan Ketua DPRD Prasetyo Sebagai yang Paling Layak Jadi Cawagub DKI
“Untuk RPTRA. Kalau PT Lestari kirana untuk taman, karena jalan itu ada di wilayah dia dan sudah tidak digunakan oleh warga,” tutur Khoirudin.
Ia juga menjelaskan, proses tukar menukar aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada sudah memenuhi syarat dan telah melalui survei lapangan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
“Semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, jadi rapat hari ini memutuskan kita menindaklanjuti surat dari Gubernur dan kita akan bersurat kembali untuk menyetujui,” kata Khoirudin.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih