DPRD Setujui Barter Lahan Pemprov DKI dengan PT Lestari Kirana Persada

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 20 Juni 2024
DPRD Setujui Barter Lahan Pemprov DKI dengan PT Lestari Kirana Persada

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui barter atau tukar menukar aset berupa lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada.

Adapun lahan milik Pemprov DKI yang akan ditukar terletak di GKM Tower Jalan TB Simatupang Kav.89G RT.010 RW.02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara lahan milik PT Lestari Kirana Persada terletak di Jalan Kebagusan Dalam RT.008 RW.04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjuti proses pertukaran aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada.

Baca juga:

Terjadi Penjambretan, DPRD DKI Desak Pemprov Tingkatkan Pengamanan di CFD

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPRD dengan waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengusulkan agar lahan PT Lestari seluas 320 meter persegi yang akan diserahkan ke Pemprov DKI dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Sedangkan lahan Pemprov yang akan diberikan kepada PT Lestari Kirana Persada seluas 27 meter persegi untuk dijadikan taman.

Baca juga:

Pj Heru Sodorkan Ketua DPRD Prasetyo Sebagai yang Paling Layak Jadi Cawagub DKI

“Untuk RPTRA. Kalau PT Lestari kirana untuk taman, karena jalan itu ada di wilayah dia dan sudah tidak digunakan oleh warga,” tutur Khoirudin.

Ia juga menjelaskan, proses tukar menukar aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada sudah memenuhi syarat dan telah melalui survei lapangan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

“Semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, jadi rapat hari ini memutuskan kita menindaklanjuti surat dari Gubernur dan kita akan bersurat kembali untuk menyetujui,” kata Khoirudin.

#DPRD #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan