DPRD Minta Pemprov DKI Beri Edukasi Corona Bagi Tunawisma yang Terjaring Razia
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk memberikan edukasi tentang penyebaran dan bahaya virus corona kepada para tunawisma atau gelandangan yang terjaring razia di ibu kota.
Karena Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menilai kehadiran tunawisma yang biasa 'menjamur' di DKI selama ramadan dikhawatirkan sangat rentan terpapar penyakit COVID-19.
Baca Juga
Polisi Sudah Bubarkan Kerumunan Massa Lebih dari 600 Ribu Kali
“Mereka harus dikasih edukasi, pemahaman tentang penyebaran COVID-19 yang bisa terjadi di jalan," kata Suhaimi di Jakarta, Kamis (30/4).
Politikus PKS ini juga mendesak Pemda DKI untuk memberikan tindakan tegas pada para gelandangan yang sudah dipulangkan, namu mereka balik lagi ngemper di jalan Jakarta untuk cari rezeki di bulan puasa berikutnya.
"Serta diberi pemahaman apabila nanti setelah dipulangkan, dia balik ke jalan, membandel, ada sanksi tegas untuk memberikan efek jera," pintanya.
Suhaimi pun mendorong Pemprov DKI memberikan fasilitas mempuni untuk para tunawisma yang ditampung sementara di beberapa GOR Jakarta. Artinya kebutuhan makan, mandi cuci kakus (MCK), kesehatan, dan kelayakan harus diperhatikan.
"Jangan sampai mereka kelaparan. Intinya kebutuhan dasar harus dipenuhi dan jangan over kapasitas,” ungkapnya.
Baca Juga
Suhaimi berharap dengan adanya tempat penampungan sementara ini, tidak ada lagi tunawisma yang tidur di pelataran jalan protokol dan berkumpul, sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Sejauh ini Pemprov DKI telah menyediakan sejumlah GOR untuk para tunawisma terjaring razia yakni GOR Ciracas, Jakarta Timur; GOR Cengkareng, Jakarta Barat; GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan; GOR Karet Tengsin, dan GOR Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Asp)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor