DPRD DKI Usulkan Bentuk Pansus Sarapan Bergizi Gratis dari Pramono-Rano
Pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta diminta untuk mulai mematangkan pendataan siswa yang akan menjadi penerima Program Sarapan Bergizi Gratis. Hal itu untuk mendukung program yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno.
Jadi, Pemprov bersama DPRD DKI bisa menyediakan anggaran sesuai kebutuhan. Selain itu, dapat mengetahui juga berapa banyak siswa yang akan menerima SBG.
"Kita lakukan updating database dahulu, sehingga bisa mengetahui berapa sih kebutuhan anggarannya," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail dalam keterangannya, Jumat (7/2).
Sebagai leading sector, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) bisa menyiapkan bahan pangan terbaik Program SBG.
Baca juga:
DPRD DKI Kirim Naskah Akademik Sekolah Swasta Gratis saat Pramono Jabat Gubernur
"Kami tekankan kepada DKPKP harus segera melakukan updating salah satu usulan kongkretnya untuk Bansos (bantuan sosial) ini," kata Ismail.
Bahkan, Ismail mengusulkan dibentuk panitia khusus (Pansus) Pangan Bersubsidi agar program berjalan tepat sasaran.
"Agar komprehensif berapa nih data yang dibutuhkan dan siapa nih yang memang prioritas sebagai penerima," tuturnya.
Baca juga:
Dasco Ancam Bakal Tindak Tegas Peneror Program Makan Bergizi Gratis di Papua
Guna menyukseskan Program SBG, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga akan menggandeng Komisi E selaku mitra Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
"Itu harus, bukan sekadar ada. Makanya itu menjadi salah satu point yang harus jadi pertimbangan," tukas Ismail. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov