DPRD DKI Targetkan Sekolah Swasta Gratis Terlaksana Juli, Pemprov Diminta Siapkan Kajian Akademis
Ilustrasi sekolah. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menargetkan program sekolah swasta gratis di ibu kota dapat terlaksana pada Juli atau tahun ajaran baru 2025.
Untuk itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Eksekutif untuk segera mempersiapkan kajian akademis dan seluruh persyaratan agar program pendidikan gratis dapat terealisasikan bulan Juli. Dengan begitu regulasi pelaksanaan sekolah gratis memiliki aturan hukum yang pasti.
"Kajian akademisnya perlu ada dan kemudian juga nanti kita akan mempersiapkan bagaimana kita akan melibatkan para ahli dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E untuk mendapat masukan-masukan," kata Jhonny di Jakarta, Jumat (3/1).
Baca juga:
Pimpinan DPRD DKI Minta Pemprov Persiapkan Syarat Program Sekolah Swasta Gratis
Rapat dengar pendapat yang akan terlaksana nantinya dapat teruji secara komprehensif.
"Jadi tidak hanya semata-mata saja. Apa akibat-akibatnya secara positif bagi anggaran kita dan kualitas pendidikan dan sebagainya tetap akan kita harapkan muatan-muatannya," paparnya.
Bapemperda DPRD DKI siap untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Tujuan revisi itu untuk merealisasikan program pendidikan gratis baik negeri maupun swasta.
Revisi Perda tersebut akan dijadikan skala prioritas untuk mewujudkan program pendidikan gratis untuk warga Jakarta.
Baca juga:
"Kita sudah sangat siap bahkan kita akan proaktif untuk merespons soal ini (sekolah gratis). Kita akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan hal hal terkait dengan itu. Jadi Bapemperda sudah sangat siap untuk menjadikan skala prioritas," papar Jhonny.
Adapun diketahui, Komisi E DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2019-2024 bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI telah menandatangani kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding (MoU) sekolah swasta mulai pada tahun 2025.
Terlebih antara DPRD dan Pemprov DKI telah menetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pendidikan gratis sebesar Rp 2,3 triliun. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
