Headline

DPRD DKI Setuju Hari Rabu PNS Tanpa Kendaraan Pribadi

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 September 2019
 DPRD DKI Setuju Hari Rabu PNS Tanpa Kendaraan Pribadi

Wakil Ketua DPRD Sementara DKI Jakarta Syarif dari Gerindra. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif setuju dengan usulan Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) DKI pada hari Rabu menggunakan moda transportasi umum.

Menurut dia, langkah tersebut sangat tepat digulirkan Dishub DKI. Syarif pun menyakini aturan itu dapat memperbaiki polusi udara di Jakarta. Karena saat ini kualitas udara di Ibu Kota dalam kondisi darurat.

Baca Juga:

PKS Dukung Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar

"Baguslah, mendukung lah," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Tapi, kata Politikus Gerindra, Pemprov DKI harus juga melengkapi fasilitas transportasi massal dengan adanya pengumpan dari transportasi satu ke transpirtasi lainnya. Hal itu dilakukan agar ASN DKI nyaman menaiki angkutan umum di Ibu Kota.

Para PNS DKI Jakarta
Para PNS DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Saya tadi mau naik LRT mau coba dari Cibubur ke Cawang saya mau tapi saya sih kritik kalo mau ngadain gitu disediain feedernya. kalau jam-jam crowded ga ada enak-enaknya bawa mobil," tutur dia.

"Feedernya dimana ya, putusnya tuh ya dari Cawang kemana ya naik apa, itu buswaynya 1,5 kilo," sambungnya.

Seperti diketahui, Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo bakal mengusulkan hari Rabu sebagai hari tanpa kendaraan pribadi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:

Koalisi Pejalan Kaki Sebut Anies Salah Kaprah Sebut Putusan MA Kedaluwarsa

Lebih dulu aturan tersebut disasar pegawai Dishub DKI pada Rabu (4/9) lalu.

"Hari Rabu seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) Dishub tidak membawa kendaraan pribadi ke kantor," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Kamis (5/9).

Syafrin menyiapkan sanksi agar jajarannya tidak melanggar, dari teguran hingga kontrak kerja yang tak diperpanjang.

"Yang tidak mengindahkan karena ini sudah merupakan instruksi, ada sanksi seiringan dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Pekerjakan 185 Kaum Difabel di Perusahaan Ternama

#Partai Gerindra #Transportasi Umum #PNS DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidak ke pasar tradisional jelang Ramadan 2026 untuk mengawasi harga bahan pokok dan memastikan pasokan pangan aman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Indonesia
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Seorang pelajar tewas akibat tawuran di Jakarta Barat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertindak.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Indonesia
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
DPRD Gerindra meminta operasional RDF Rorotan dihentikan sementara. Sebab, RDF Rorotan dinilai masih menimbulkan bau.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Bagikan