Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PROGRAM penataan administrasi kependudukan dengan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak sesuai domisili belum berjalan dengan maksimal. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno mengatakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) selama ini dengan penonaktifan NIK, banyak salah sasaran.
Menurut Sutikno, sejumlah warga yang masih berdomisili di Jakarta tetapi terdampak penonaktifan NIK. "Semenjak NIK dinonaktifkan, banyak gejolak, banyak masalah. Namun, ternyata tidak semuanya benar bahwa NIK yang dinonaktifkan itu tinggal di luar daerah. Ternyata banyak salah sasaran juga," ucap Sutikno di Jakarta, Rabu (29/5).
Baca juga:
Disdukcapil Jakarta Nonaktifkan 213.831 NIK Warga, ini Respons Heru Budi
Politikus PKB ini menilai warga yang mengontrak cenderung rentan terkena penonaktifan NIK. Akibatnya, mereka kesulitan mendaftarkan anak mereka pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. "Mereka yang tinggal bukan di lingkungan RT setempat atau dia pindah di RT yang lain karena faktor mengontrak, ini kena imbasnya. Kena imbasnya NIK-nya dimatikan. Akibatnya, waktu PPDB, termasuk pendaftaran sekolah, dia enggak bisa akses akun," urainya.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk mengatasi permasalahan ini agar PPDB dapat berjalan lancar. "Ini minta tolong kerja sama dengan dukcapil untuk mengevaluasi mereka yang masih tinggal di DKI Jakarta," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
