DPRD DKI Sebut Penonatifan NIK masih Banyak Salah Sasaran
KTP Elektronik. (Foto: Portal Informasi Indonesia)
MERAHPUTIH.COM - PROGRAM penataan administrasi kependudukan dengan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak sesuai domisili belum berjalan dengan maksimal. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno mengatakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) selama ini dengan penonaktifan NIK, banyak salah sasaran.
Menurut Sutikno, sejumlah warga yang masih berdomisili di Jakarta tetapi terdampak penonaktifan NIK. "Semenjak NIK dinonaktifkan, banyak gejolak, banyak masalah. Namun, ternyata tidak semuanya benar bahwa NIK yang dinonaktifkan itu tinggal di luar daerah. Ternyata banyak salah sasaran juga," ucap Sutikno di Jakarta, Rabu (29/5).
Baca juga:
Disdukcapil Jakarta Nonaktifkan 213.831 NIK Warga, ini Respons Heru Budi
Politikus PKB ini menilai warga yang mengontrak cenderung rentan terkena penonaktifan NIK. Akibatnya, mereka kesulitan mendaftarkan anak mereka pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. "Mereka yang tinggal bukan di lingkungan RT setempat atau dia pindah di RT yang lain karena faktor mengontrak, ini kena imbasnya. Kena imbasnya NIK-nya dimatikan. Akibatnya, waktu PPDB, termasuk pendaftaran sekolah, dia enggak bisa akses akun," urainya.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk mengatasi permasalahan ini agar PPDB dapat berjalan lancar. "Ini minta tolong kerja sama dengan dukcapil untuk mengevaluasi mereka yang masih tinggal di DKI Jakarta," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Banjir Rendam Sejumlah Ruas Wilayah, Polri Siagakan 128.247 Personel secara Nasional
Banjir Menggenang di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta, Semua Anggota Polisi Siaga untuk Lakukan Evakuasi
Jumat (23/1) Pagi, 125 RT di Jakarta Terendam Banjir
Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan hingga Sabtu, Gubernur Pramono: Pasti Ada yang Buka karena Asosiasi tak Bisa Melarang
Hujan Deras Hari ini Sebabkan Banjir di Jakarta, 15 RT dan 20 Ruas Jalanan Tergenang
Hujan Deras, Layanan Bus Transjakarta Alami Keterlambatan
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Pemprov DKI Mulai Bangun Giant Sea Wall September 2026
Geliatkan Ekonomi Jakarta, Gubernur Pramono Gelar Lomba Lampu dan Lampion Imlek di Pusat Perbelanjaan
Gubernur Pramono Pastikan Modifikasi Cuaca di Jakarta Bisa Tetap Berjalan, Gunakan Dana BTT