DPRD DKI Sebut Pembuatan Bambu Getah Getih Hamburkan Uang Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 Juli 2019
DPRD DKI Sebut Pembuatan Bambu Getah Getih Hamburkan Uang Rakyat

Gubernur Anies mengamati seni instalasi bambu di Bundaran HI, Jakarta (Foto: Twitter @aniesbaswedan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta ikut mengomentari pembongkaran instalasi bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Veri Yonnevil mengatakan bahwa sejak awal Pemprov DKI sia-sia atau mubazir membuat patung yang menghabiskan biaya hingga mencapai Rp 550 juta itu.

Baca Juga: Anies Dibela Gerindra Soal Pembongkaran Bambu Getah Getih

Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Partai Hanura, Veri Yonnevil. (Dok: Istimewa)
Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Partai Hanura, Veri Yonnevil. (Dok: Istimewa)

"Dari awal kan memang kita udah sampaikan bahwa itu (pembuatan getah getih) sia-sia," kata Veri di Jakarta saat dikonfirmasi, Jumat (19/7).

Veri pun menyesalkan Pemprov DKI terkait pembuatan instalasi getah getih, sebab belum genap satu tahun karya seniman Joko Avianto itu dirobohkan lantaran sudah mulai rapuh.

Menurut dia, pemasangan getah getih di Bundaran HI yang sediannya untuk mempercantik Jakarta menghadapi ajang Asian Games 2018 lalu telah menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Sekarang dengan hanya beberapa bulan harus kita bongkar kan menghabiskan uang rakyat setengah miliar lebih kan," jelas dian.

Veri menurunkan, harusnya Gubernur Anies membuat sebuah karya seni untuk mempercabtik Ibu Kota dengan bahan yang kualitasnya bagus dan tahan lama. Sehingga tak mudah rusak dan dibongkar.

Baca Juga: Bambu Getah Getih Dirobohkan, Ini Faktor Penyebabnya

"Tapi kalau misalnya dari plat baja ringan dibuat kemudian dibuat seperti bambu kan bagus jadinya," tutupnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, mengungkapkan bahwa pembongkaran instalasi Getih-Getah pada Rabu (17/7) malam kemarin karena bambu tersebut mulai rapuh dan dan dikhawatirkan akan roboh.

"Iya dilakukan pembongkaran (getah getih) karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh khawatir rubuh," kata

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pembongkaran bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Foto: MP/Asropih
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pembongkaran bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Foto: MP/Asropih

Pajangan bambu Getah Getih diresmikan oleh Gubernur Anies pada 16 Agustus 2018 lalu. Instalasi Getih Getah itu dibangun untuk mempercantik Jakarta memperingati perhelatan Asian Games 2018.

Baca Juga: Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir

Saat peresmian Gubernur Anies mengatakan instalasi seni bambu tersebut hanya bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja. Hal ini karena materialnya dari bambu. Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang.

"Ya keunggulan bambu adalah biodegradable, sehingga otomatis didaur ulang alam," jelas Anies. (Asp)

#Partai Hanura #Budidaya Bambu #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan