DPRD DKI Sebut Pembuatan Bambu Getah Getih Hamburkan Uang Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 Juli 2019
DPRD DKI Sebut Pembuatan Bambu Getah Getih Hamburkan Uang Rakyat

Gubernur Anies mengamati seni instalasi bambu di Bundaran HI, Jakarta (Foto: Twitter @aniesbaswedan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta ikut mengomentari pembongkaran instalasi bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Veri Yonnevil mengatakan bahwa sejak awal Pemprov DKI sia-sia atau mubazir membuat patung yang menghabiskan biaya hingga mencapai Rp 550 juta itu.

Baca Juga: Anies Dibela Gerindra Soal Pembongkaran Bambu Getah Getih

Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Partai Hanura, Veri Yonnevil. (Dok: Istimewa)
Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Partai Hanura, Veri Yonnevil. (Dok: Istimewa)

"Dari awal kan memang kita udah sampaikan bahwa itu (pembuatan getah getih) sia-sia," kata Veri di Jakarta saat dikonfirmasi, Jumat (19/7).

Veri pun menyesalkan Pemprov DKI terkait pembuatan instalasi getah getih, sebab belum genap satu tahun karya seniman Joko Avianto itu dirobohkan lantaran sudah mulai rapuh.

Menurut dia, pemasangan getah getih di Bundaran HI yang sediannya untuk mempercantik Jakarta menghadapi ajang Asian Games 2018 lalu telah menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Sekarang dengan hanya beberapa bulan harus kita bongkar kan menghabiskan uang rakyat setengah miliar lebih kan," jelas dian.

Veri menurunkan, harusnya Gubernur Anies membuat sebuah karya seni untuk mempercabtik Ibu Kota dengan bahan yang kualitasnya bagus dan tahan lama. Sehingga tak mudah rusak dan dibongkar.

Baca Juga: Bambu Getah Getih Dirobohkan, Ini Faktor Penyebabnya

"Tapi kalau misalnya dari plat baja ringan dibuat kemudian dibuat seperti bambu kan bagus jadinya," tutupnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, mengungkapkan bahwa pembongkaran instalasi Getih-Getah pada Rabu (17/7) malam kemarin karena bambu tersebut mulai rapuh dan dan dikhawatirkan akan roboh.

"Iya dilakukan pembongkaran (getah getih) karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh khawatir rubuh," kata

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pembongkaran bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Foto: MP/Asropih
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pembongkaran bambu getah getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Foto: MP/Asropih

Pajangan bambu Getah Getih diresmikan oleh Gubernur Anies pada 16 Agustus 2018 lalu. Instalasi Getih Getah itu dibangun untuk mempercantik Jakarta memperingati perhelatan Asian Games 2018.

Baca Juga: Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir

Saat peresmian Gubernur Anies mengatakan instalasi seni bambu tersebut hanya bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja. Hal ini karena materialnya dari bambu. Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang.

"Ya keunggulan bambu adalah biodegradable, sehingga otomatis didaur ulang alam," jelas Anies. (Asp)

#Partai Hanura #Budidaya Bambu #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan