Headline

Anies Dibela Gerindra Soal Pembongkaran Bambu Getah Getih

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 19 Juli 2019
 Anies Dibela Gerindra Soal Pembongkaran Bambu Getah Getih

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan melakukan pembongkaran instalasi bambu getah getih di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Perobohan patung getah getih tersebut belum gelap waktu selama satu tahun.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif meminta kepada masyarakt untuk tidak menyalahkan Gubernur Anies terkait perobohan instalasi getah getih yang menelan biaya mencapai Rp550 juta itu.

Baca Juga: Terungkap! Alasan DPRD DKI Pernah Berikan 'Lampu Hijau' Anies Bangun 'Getah-Getih'

"Gerindra meminta yang merencanakan itu bertanggung jawab menjelaskan kepada publik. Jangan semua masalah itu ditimpakan kepada gubernur ya," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (18/7).

Syarif menuturkan, seharusnya publik tidak terlalu mempermasalahkan dana pembangunan karya seniman Joko Avianto itu. Sebab, menurut dia, dana pembangunan getah getih berasal dari urunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI.

Hiasan Bambu Getah Getih
Hiasan bambu 'Getah Getih' di Bundaran HI (Foto: MP/Asropih)

Pihak yang harusnya dirugikan dalam hal ini adalah BUMD, lantaran mereka yang mengeluarkan uang melalui biaya Coorporate Social Responsibility (CSR).

"BUMD kan bisa mengambil dari CSR. Kalau dari CSR ya tergantung kepada yang memberikan, mubazir tidaknya. Kedua, kalau dari BUMD saya menyayangkan perencanaannya," jelas dia.

Kendati demikian, Syarif meminta agar pihak yang merencanakan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Sekali lagi saya mengingatkan perencanaan yang baik ya tidak asal-asalan. Terulang kesalahan saat perencanaan sehingga pada saat pelaksanaan belanja barang itu menjadi masalah salah satunya belum setahun belum dipangkas," tutupnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, mengungkapkan bahwa pembongkaran instalasi Getih-Getah pada Rabu (17/7) malam kemarin karena bambu tersebut mulai rapuh dan dan dikhawatirkan akan roboh.

"Iya dilakukan pembongkaran (getah getih) karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh khawatir rubuh," kata Suzi.

Baca Juga: Alasan Pemprov DKI Bongkar Pajangan Bambu Rp550 Juta di Bundaran HI

Pajangan bambu Getah Getih diresmikan oleh Gubernur Anies pada 16 Agustus 2018 lalu. Instalasi Getih Getah itu dibangun untuk mempercantik Jakarta memperingati perhelatan Asian Games 2018.

Saat peresmian Gubernur Anies mengatakan instalasi seni bambu tersebut hanya bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja. Hal ini karena materialnya dari bambu. Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang.

"Ya keunggulan bambu adalah biodegradable, sehingga otomatis didaur ulang alam," tandas Anies.(Asp)

Baca Juga: Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir!

#DPRD DKI Jakarta #Bundaran HI #Anies Baswedan #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Polisi Usut Cara Aktivis Greenpeace Panjat Patung Selamat Datang Bundaran HI, CCTV Bakal Dipelototi
Enam aktivis Greenpeace nekat memanjat Patung Selamat Datang di Bundaran HI untuk memprotes krisis iklim. Polisi kini menyelidiki akses dan menelusuri CCTV.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
Polisi Usut Cara Aktivis Greenpeace Panjat Patung Selamat Datang Bundaran HI, CCTV Bakal Dipelototi
Indonesia
Pramono Buka Suara soal Spanduk Raksasa Greenpeace di Bundaran HI, Ingatkan Ketertiban
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons spanduk raksasa Greenpeace Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Pramono Buka Suara soal Spanduk Raksasa Greenpeace di Bundaran HI, Ingatkan Ketertiban
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan