DPRD DKI Sarankan TransJakarta Tawarkan Iklan di Badan Bus dan Halte


Bus TransJakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk melakukan terobosan baru untuk meraih pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).
Hal tersebut diminta sebagai salah satu upaya mengurangi beban Public Service Obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemprov DKI kepada PT TransJakarta.
Baca Juga
PSI Sebut Banyak PR yang Perlu Diselesaikan oleh Dirut Baru TransJakarta
"Terobosan harus dilakukan, badan bus bisa dijual itu (untuk iklan), orang mau kok investasi di situ," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Minggu (15/1).
Berdasarkan catatan, dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp 300 miliar menjadi Rp 3,5 triliun.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail. Ia menyarankan TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban Service Obligation (PSO), jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov setiap tahunnya.
"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox (penjualan tiket) nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi, dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," papar Ismail.
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: TransJakarta Buka Lowongan Berbagai Posisi
Sementara itu, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta Lies Permana Lestari mengaku pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari non-farebox. Bahkan ia optimis tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp600 miliar dari program tersebut.
Masing-masing yakni, melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital. Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta, serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.
“Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60 persen dari pendapatan non-farebox kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya digital signage 225 titik, kita akan coba sounding ke klien untuk bisa beriklan,” tandasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hari Ini Transjakarta Kerahkan 4.907 unit Angkut Penumpang, Tarif Masih Rp 1 Sampai 7 September 2025

Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025

Update Layanan TransJakarta Hari Ini: Sejumlah Rute Alami Pengalihan, Ini Daftarnya

Pasca-Demo, TransJakarta Berlakukan Tarif Rp 1 Hingga 7 September
