PSI Sebut Banyak PR yang Perlu Diselesaikan oleh Dirut Baru TransJakarta


Halte Bus TransJakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Jajaran direksi PT TransJakarta melakukan perombakan. Sekarang ini jabatan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta diemban oleh M. Kuncoro Wibowo menggeser Mochammad Yana Aditya diemban.
Sosok Kuncoro Wibowo memiliki pengalaman sebagai Managing Director di PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Baca Juga:
Selain pergantian dirut, Pemprov Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menyetujui pengunduran diri Sudirman Said dan menunjuk Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama. Kemudian, Bambang Eko Martono juga ditunjuk sebagai Komisaris.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo memberi pesan kepada Dirut Trans Jakarta baru M Kuncoro Wibowo untuk membenahi transportasi milik pemerintaj di DKI ini.
"Setiap ada pergantian harapannya pasti dapat hasil lebih baik. Banyak pekerjaan rumah menanti yang harapan kami Pak Kuncoro dapat selesaikan dengan serius," kata Ara panggilan akrab Anggara melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/1).
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: TransJakarta Buka Lowongan Berbagai Posisi
Ara mengutarakan perbaikan yang perlu dilakukan di antaranya adalah keselamatan penumpang serta peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Keselamatan masih jadi catatan, di tahun 2021 ada 508 kecelakaan. Sangat tinggi. Artinya rata-rata 43 kasus setiap bulannya. Harus ada pembenahan standar keselamatan penumpang," papar Ara.
Selain itu, kata Ara, terkait pelayanan penumpang yang harus ditingkatkan seperti penambahan armada agar waktu tunggu lebih pendek dan eksekusi penambahan rute yang sudah direncanakan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini meminta direksi baru bekerja dengan amanah karena TransJakarta bertugas melakukan pelayanan publik yang disubsidi oleh APBD.
"Transjakarta adalah perusahaan berorientasi pada pelayanan. Sumber uangnya dari uang masyarakat baik Penyertaan Modal Daerah (PMD) nya maupun Public Service Obligation (PSO) yang diberikan setiap tahun," tutup Ara. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak

DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci

RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun

Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi

Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

Imbas Demo di Gedung Trans7, Sejumlah Layanan Transjakarta Terganggu

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

Bengkel Kebakaran, TransJakarta Koridor 13 Mampang-Ciledug Cuma Sampai Halte JORR Petukangan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!
