DPRD DKI Realokasi Anggaran Rp256,5 untuk Penanganan COVID-19
Zulfikar Sy - Senin, 27 April 2020
DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan tahun ini untuk penanganan COVID-19. Anggaran yang akan direalokasi sebesar Rp256,5 miliar.
Berdasarkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab), efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), sosialisasi perda, dan reses.
Baca Juga:
Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB
“Karena kita ikut perihatin dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai memimpin rapimgab di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4).
Dalam rapat yang sama, pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan papemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaran kegiatan pimpinan.
DPRD DKI juga, kata Prasetyo, memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
“Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbah COVID-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan COVID-19," terang dia.
Baca Juga:
Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB
Politikus PDI Perjuangan ini berharap, jajaran eksekutif sebagai eksekutor dari realokasi anggaran kegiatan DPRD dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan tepat sasaran, dan peristiwa kesalahan pemberian pada warga yang tak berhak kembali terulang.
“Karena kemarin ada anggota DPRD yang dapat bantuan, itu tidak boleh. Data (penerima) harus disisir lagi," tutup Prasetyo. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
