Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Pemprov DKI menonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak berdomisili di Jakarta. Sebab, program tersebut akan membuat program bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyatakan program itu juga bermanfaat mengurangi beban keuangan daerah yang semakin berat akibat besarnya biaya jaminan sosial tidak tepat sasaran. Karena itu, harus ada perbaikan agar program Bansos itu tersalurkan pada orang yang tepat.
“Kita punya anggaran untuk Bansos itu hampir 30 persen dari total APBD. Bisa dibayangkan kalau kita salah sasaran pada penyaluran Bansos ini dan itu, memengaruhi pembiayaan pembangunan kita,” kata Inggard dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6).
Baca juga:
Tersangka Korupsi Bupati Nonaktif Sidoarjo Gus Muhdlor Kalah Praperadilan
Lebih jauh, dampak dari salah sasaran penyaluran Bansos akibat akurasi data yang tidak bagus justru membebani masyarakat Jakarta. Karena itu, penonaktifan NIK merupakan langkah tepat agar penggunaan keuangan daerah efektif dan tepat sasaran.
“Jangan sampai penduduk Jakarta terbebani oleh orang yang tidak tinggal di Jakarta atau disalahgunakan,” tutur Inggard.
Baca juga:
DPRD DKI Nilai Penonaktifan NIK Jadi Cara Tepat Cegah Oknum RT-RW 'Mainkan' Bansos
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaluddin menyatakan apresiasinya atas dukungan Komisi A dalam rangka menertibkan NIK warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta.
“Program penonaktifan NIK ini baru dilakukan terhadap yang sudah wafat. Warga juga berhak menyanggah di posko kami di Kelurahan kalau ternyata masih tinggal di Jakarta,” tandas Budi.
