DPRD DKI Minta Pemprov Sapu Bersih Jukir di Minimarket Jakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Minggu, 26 Mei 2024
DPRD DKI Minta Pemprov Sapu Bersih Jukir di Minimarket Jakarta

Personel gabungan menertibkan juru parkir liar di sejumlah titik Jakarta. (Dok. Humas Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menjamurnya juru parkir liar di minimarket Jakarta harus disikapi serius oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebab kehadiran mereka sangat meresahkan masyarakat ketika berkunjung.

Oleh sebab itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono tegas menghapus jukir liar yang tersebar di minimarket Jakarta.

"Untuk jangka panjang yang diperlukan itu adalah ketegasan," kata Gilber di Jakarta, Minggu (26/5).

Baca juga:

Pemprov DKI Tindak 216 Juru Parkir Liar Selama Sepekan

Menurut dia, ketegasan diperlukan agar praktek parkir liar tak muncul lagi usai para jukir diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi). "Pelatihan untuk menghentikan Jukir liar sementara sepertinya akan bermanfaat," tuturnya.

Ketegasan juga diperlukan agar tak ada lagi jukir liar yang digerakan oleh oknum warga sekitar. Oleh karena itu, ia menyarankan agar penertiban melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

"Jukir liar itu tidak bergerak sendiri. Seharusnya lingkungan itu kuat menjaga areanya sendiri. RT dan RW juga sepatunya ikut menjaga. Termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas," ucap Gilbert.

Baca juga:

Pemerintah Janji Penertiban Juru Parkir Liar 3 Kali Seminggu

Dia juga mengimbau oknum masyarakat tidak melindungi para Jukir liar, sehingga upaya penertiban dapat berdampak jangka panjang.

"Adanya Jukir liar ini tentu juga harus dipertanyakan. Para pihak ini berada dimana selama ini? Mereka harusnya ikut menjaga wilayahnya atau setidaknya dihindari, jangan jadi beking," ungkap Glibert

Baca juga:

Alasan Dishub DKI Tidak Bisa Awasi Parkir Liar di Minimarket

Ia menilai, program pelatihan keterampilan yang diberikan kepada warga juga tidak berjalan sesuai harapan. Sebab setelah dibekali pelatihan, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, namun tidak diterapkan saat mencari kerja.

"Selama ini, pelatihan sudah diberikan oleh Disnakertransgi, Dinas UMKM, dan lain-lain. Tapi selesai hanya di pelatihan. Tapi di lapangan mereka tidak berjalan sesuai yang dilatih," tutupnya. (Asp)

#Parkir Liar #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pansus Perparkiran DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Pakir Mencekik Warga
Pemerintah Provinsi DKI harus mulai membangun sistem perpajakan dan perparkiran yang digital, terintegrasi, transparan, dan dapat diawasi secara real time.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
 Pansus Perparkiran DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Pakir Mencekik Warga
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan