DPRD DKI Minta Pemprov Sapu Bersih Jukir di Minimarket Jakarta

MerahPutih.com - Menjamurnya juru parkir liar di minimarket Jakarta harus disikapi serius oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebab kehadiran mereka sangat meresahkan masyarakat ketika berkunjung.

Oleh sebab itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono tegas menghapus jukir liar yang tersebar di minimarket Jakarta.

"Untuk jangka panjang yang diperlukan itu adalah ketegasan," kata Gilber di Jakarta, Minggu (26/5).

Baca juga:

Pemprov DKI Tindak 216 Juru Parkir Liar Selama Sepekan

Menurut dia, ketegasan diperlukan agar praktek parkir liar tak muncul lagi usai para jukir diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi). "Pelatihan untuk menghentikan Jukir liar sementara sepertinya akan bermanfaat," tuturnya.

Ketegasan juga diperlukan agar tak ada lagi jukir liar yang digerakan oleh oknum warga sekitar. Oleh karena itu, ia menyarankan agar penertiban melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

"Jukir liar itu tidak bergerak sendiri. Seharusnya lingkungan itu kuat menjaga areanya sendiri. RT dan RW juga sepatunya ikut menjaga. Termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas," ucap Gilbert.

Baca juga:

Pemerintah Janji Penertiban Juru Parkir Liar 3 Kali Seminggu

Dia juga mengimbau oknum masyarakat tidak melindungi para Jukir liar, sehingga upaya penertiban dapat berdampak jangka panjang.

"Adanya Jukir liar ini tentu juga harus dipertanyakan. Para pihak ini berada dimana selama ini? Mereka harusnya ikut menjaga wilayahnya atau setidaknya dihindari, jangan jadi beking," ungkap Glibert

Baca juga:

Alasan Dishub DKI Tidak Bisa Awasi Parkir Liar di Minimarket

Ia menilai, program pelatihan keterampilan yang diberikan kepada warga juga tidak berjalan sesuai harapan. Sebab setelah dibekali pelatihan, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, namun tidak diterapkan saat mencari kerja.

"Selama ini, pelatihan sudah diberikan oleh Disnakertransgi, Dinas UMKM, dan lain-lain. Tapi selesai hanya di pelatihan. Tapi di lapangan mereka tidak berjalan sesuai yang dilatih," tutupnya. (Asp)