DPRD DKI Minta Pemprov Perbanyak Stok Beras Kemasan 2,5 Kg untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi. (Dok. DPRD DKI)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memperbanyak beras dengan kemasan mini atau 2,5 kilogram (kg) agar bisa menjangkau pelanggan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, dengan banjirnya pasokan beras 2,5 kg itu, kalangan warga ekonomi rendah bisa menikmati beras berkualitas.
Pasalnya, Rasyidi mengungkapkan, saat ini lebih banyak ditemukan kemasan 5 kilogram dengan harga Rp 74.500 dan 10 kilogram Rp 149.000. Harga itu dinilai cukup mahal bagi kalangan MBR.
"Saya imbau perbanyak produksi kemasan ekonomis, biar bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah," ujar Rasyidi dalam wibsite DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/7).
Tak hanya memperbanyak produksi kemasan mini, namun harga yang ditetapkan PT Food Station Tjipinang Jaya diminta tak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca juga:
Harga Beras di Tingkat Eceran dan Grosir di Bulan Juni Makin Mahal
Sesuai Peraturan Bapanas (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2024, saat ini HET beras untuk pulau Jawa atau Jakarta yakni Rp12.500 per kilogram untuk beras medium, dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.
"Saya sampaikan kepada food station, saat harga naik seperti ini, mereka harus jual lebih murah," urainya.
Menurut dia, menjual beras dengan harga di bawah HET merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Mengingat PT Food Station Tjipinang Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pangan warga.
"Food station inikan sama dengan Bulog, seharusnya mereka mempersiapkan semua itu. Jangan harga tertinggi, karena memang dia gunakanya untuk mensubsidi. Memang mencari keutungan, tapi jangan berlebihan," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru