DPRD DKI Minta Pemprov Perbanyak Stok Beras Kemasan 2,5 Kg untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 04 Juli 2024
DPRD DKI Minta Pemprov Perbanyak Stok Beras Kemasan 2,5 Kg untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi. (Dok. DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memperbanyak beras dengan kemasan mini atau 2,5 kilogram (kg) agar bisa menjangkau pelanggan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, dengan banjirnya pasokan beras 2,5 kg itu, kalangan warga ekonomi rendah bisa menikmati beras berkualitas.

Pasalnya, Rasyidi mengungkapkan, saat ini lebih banyak ditemukan kemasan 5 kilogram dengan harga Rp 74.500 dan 10 kilogram Rp 149.000. Harga itu dinilai cukup mahal bagi kalangan MBR.

"Saya imbau perbanyak produksi kemasan ekonomis, biar bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah," ujar Rasyidi dalam wibsite DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/7).

Tak hanya memperbanyak produksi kemasan mini, namun harga yang ditetapkan PT Food Station Tjipinang Jaya diminta tak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga:

Harga Beras di Tingkat Eceran dan Grosir di Bulan Juni Makin Mahal

Sesuai Peraturan Bapanas (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2024, saat ini HET beras untuk pulau Jawa atau Jakarta yakni Rp12.500 per kilogram untuk beras medium, dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

"Saya sampaikan kepada food station, saat harga naik seperti ini, mereka harus jual lebih murah," urainya.

Menurut dia, menjual beras dengan harga di bawah HET merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Mengingat PT Food Station Tjipinang Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pangan warga.

"Food station inikan sama dengan Bulog, seharusnya mereka mempersiapkan semua itu. Jangan harga tertinggi, karena memang dia gunakanya untuk mensubsidi. Memang mencari keutungan, tapi jangan berlebihan," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #PT Food Station Tjipinang Jaya #Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Indonesia
Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara
Prabowo mengingatkan pentingnya memperkuat integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda APT.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Praktik penjualan beras dengan harga diatas HET sangat merugikan masyarakat luas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Bagikan