DPRD DKI Minta Dinkes Tak Remehkan Virus HMPV, Takut seperti COVID-19

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 13 Januari 2025
DPRD DKI Minta Dinkes Tak Remehkan Virus HMPV, Takut seperti COVID-19

Ilustrasi - Langkah preventif mencegah penularan wabah virus. (Pexel/Polina Tankilevitch)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tidak meremehkan penyebaran kasus Human Metapneumovirus (HMPV) yang sudah masuk di Indonesia.

Rani mengaku, sudah melakukan imbauan ke Dinkes DKI untuk penanganan virus HMPV. Dinkes juga menegaskan, bahwa kasus HMPV bukan virus baru. Menurutnya, perlu langkah-langkah konkret untuk menekan penyebaran virus tersebut.

"Saya sudah mengimbau ke Dinas kesehatan memang beberapa kali teman teman di Dinas Kesehatan menyampaikan kalau HMVP ini bukan virus baru. HMVP ini sudah ada sejak lama, virusnya seperti menyerupai flu," kata Rani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Ia pun mengingatkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) agar belajar dari pengalaman kasus COVID-19. Jangan sampai Dinkes menganggap enteng kasus HMVP, karena ditakutkan seperti wabah COVID-19.

Baca juga:

Virus HMPV Merebak, Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Waspadai ISPA

"Kita kan DPRD sudah bertanya ketika di Wuhan mulai ramai, kita bertanya dan Dinas Kesehatan mengatakan tidak lebih buruk dari flu burung," papar dia.

"Tapi kenyataannya kan sebaliknya, hampir sedunia terdampak dan mengalami keterpurukan akibat COVID," tambahnya.

Jadi, Rani pun meminta kepada Dinkes DKI untuk aktif menyosialisasikan kepada masyarakat terkait tindakan yang mesti dilakukan terhadap virus HMPV. Namun, hal yang dimaksud bukan hanya sekadar imbauan semata.

"Kalau cuma mengimbau gaya hidup lebih sehat, lebih bersih, tidak usah menunggu adanya virus," kata Rani.

Baca juga:

Dinkes DKI Laporkan Sejak 2023 Ditemukan 214 Kasus ISPA Akibat HMPV

"Kalau imbauannya hanya sekadar adlibs tidak ada tindakan ke bawah, sosialisasi yang benar, atau kita ajak untuk bersih bersih kali, bersih sampah, segala macam tidak maksimal juga buat masyarakat," lanjutnya.

Rani juga menekankan, pentingnya tindakan nyata dari Dinkes DKI untuk menghadapi virus HMPV, yakni dengan menemui langsung para warga, terutama ibu-ibu.

"Terutama sosialisasi mengenai virus ini, supaya para warga di rumah terutama buat ibu-ibu," pungkas dia.

Sebagai informasi, Dinkes DKI menemukan 79 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan oleh HMPV di Jakarta sejak awal tahun hingga 11 Januari 2025. (Asp)

#HMPV #Kesehatan #Dinas Kesehatan #DPRD DKI Jakarta #Virus
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas
Diharapkan mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan profesional.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan