DPRD DKI Minta Dinkes Tak Remehkan Virus HMPV, Takut seperti COVID-19

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 13 Januari 2025
DPRD DKI Minta Dinkes Tak Remehkan Virus HMPV, Takut seperti COVID-19

Ilustrasi - Langkah preventif mencegah penularan wabah virus. (Pexel/Polina Tankilevitch)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tidak meremehkan penyebaran kasus Human Metapneumovirus (HMPV) yang sudah masuk di Indonesia.

Rani mengaku, sudah melakukan imbauan ke Dinkes DKI untuk penanganan virus HMPV. Dinkes juga menegaskan, bahwa kasus HMPV bukan virus baru. Menurutnya, perlu langkah-langkah konkret untuk menekan penyebaran virus tersebut.

"Saya sudah mengimbau ke Dinas kesehatan memang beberapa kali teman teman di Dinas Kesehatan menyampaikan kalau HMVP ini bukan virus baru. HMVP ini sudah ada sejak lama, virusnya seperti menyerupai flu," kata Rani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Ia pun mengingatkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) agar belajar dari pengalaman kasus COVID-19. Jangan sampai Dinkes menganggap enteng kasus HMVP, karena ditakutkan seperti wabah COVID-19.

Baca juga:

Virus HMPV Merebak, Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Waspadai ISPA

"Kita kan DPRD sudah bertanya ketika di Wuhan mulai ramai, kita bertanya dan Dinas Kesehatan mengatakan tidak lebih buruk dari flu burung," papar dia.

"Tapi kenyataannya kan sebaliknya, hampir sedunia terdampak dan mengalami keterpurukan akibat COVID," tambahnya.

Jadi, Rani pun meminta kepada Dinkes DKI untuk aktif menyosialisasikan kepada masyarakat terkait tindakan yang mesti dilakukan terhadap virus HMPV. Namun, hal yang dimaksud bukan hanya sekadar imbauan semata.

"Kalau cuma mengimbau gaya hidup lebih sehat, lebih bersih, tidak usah menunggu adanya virus," kata Rani.

Baca juga:

Dinkes DKI Laporkan Sejak 2023 Ditemukan 214 Kasus ISPA Akibat HMPV

"Kalau imbauannya hanya sekadar adlibs tidak ada tindakan ke bawah, sosialisasi yang benar, atau kita ajak untuk bersih bersih kali, bersih sampah, segala macam tidak maksimal juga buat masyarakat," lanjutnya.

Rani juga menekankan, pentingnya tindakan nyata dari Dinkes DKI untuk menghadapi virus HMPV, yakni dengan menemui langsung para warga, terutama ibu-ibu.

"Terutama sosialisasi mengenai virus ini, supaya para warga di rumah terutama buat ibu-ibu," pungkas dia.

Sebagai informasi, Dinkes DKI menemukan 79 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan oleh HMPV di Jakarta sejak awal tahun hingga 11 Januari 2025. (Asp)

#HMPV #Kesehatan #Dinas Kesehatan #DPRD DKI Jakarta #Virus
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Lonjakan kasus malaria yang kembali terjadi setelah daerah tersebut sempat dinyatakan eliminasi pada 2024 itu harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan