DPRD DKI Minta Dinkes Tak Remehkan Virus HMPV, Takut seperti COVID-19

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 13 Januari 2025
DPRD DKI Minta Dinkes Tak Remehkan Virus HMPV, Takut seperti COVID-19

Ilustrasi - Langkah preventif mencegah penularan wabah virus. (Pexel/Polina Tankilevitch)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tidak meremehkan penyebaran kasus Human Metapneumovirus (HMPV) yang sudah masuk di Indonesia.

Rani mengaku, sudah melakukan imbauan ke Dinkes DKI untuk penanganan virus HMPV. Dinkes juga menegaskan, bahwa kasus HMPV bukan virus baru. Menurutnya, perlu langkah-langkah konkret untuk menekan penyebaran virus tersebut.

"Saya sudah mengimbau ke Dinas kesehatan memang beberapa kali teman teman di Dinas Kesehatan menyampaikan kalau HMVP ini bukan virus baru. HMVP ini sudah ada sejak lama, virusnya seperti menyerupai flu," kata Rani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Ia pun mengingatkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) agar belajar dari pengalaman kasus COVID-19. Jangan sampai Dinkes menganggap enteng kasus HMVP, karena ditakutkan seperti wabah COVID-19.

Baca juga:

Virus HMPV Merebak, Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Waspadai ISPA

"Kita kan DPRD sudah bertanya ketika di Wuhan mulai ramai, kita bertanya dan Dinas Kesehatan mengatakan tidak lebih buruk dari flu burung," papar dia.

"Tapi kenyataannya kan sebaliknya, hampir sedunia terdampak dan mengalami keterpurukan akibat COVID," tambahnya.

Jadi, Rani pun meminta kepada Dinkes DKI untuk aktif menyosialisasikan kepada masyarakat terkait tindakan yang mesti dilakukan terhadap virus HMPV. Namun, hal yang dimaksud bukan hanya sekadar imbauan semata.

"Kalau cuma mengimbau gaya hidup lebih sehat, lebih bersih, tidak usah menunggu adanya virus," kata Rani.

Baca juga:

Dinkes DKI Laporkan Sejak 2023 Ditemukan 214 Kasus ISPA Akibat HMPV

"Kalau imbauannya hanya sekadar adlibs tidak ada tindakan ke bawah, sosialisasi yang benar, atau kita ajak untuk bersih bersih kali, bersih sampah, segala macam tidak maksimal juga buat masyarakat," lanjutnya.

Rani juga menekankan, pentingnya tindakan nyata dari Dinkes DKI untuk menghadapi virus HMPV, yakni dengan menemui langsung para warga, terutama ibu-ibu.

"Terutama sosialisasi mengenai virus ini, supaya para warga di rumah terutama buat ibu-ibu," pungkas dia.

Sebagai informasi, Dinkes DKI menemukan 79 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan oleh HMPV di Jakarta sejak awal tahun hingga 11 Januari 2025. (Asp)

#HMPV #Kesehatan #Dinas Kesehatan #DPRD DKI Jakarta #Virus
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Persoalan klasik banjir tiap tahun masih saja terjadi menyusahkan warga Ibu Kota.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Indonesia
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Kasus kematian terkait dengan banjir ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemprov DKI harus bisa melindungi nyawa penduduknya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
Musim Hujan Picu Lonjakan DBD di Jakarta, Pramono Anung: Wilayah Barat dan Utara Rawan
Kasus DBD di Jakarta meningkat menjadi 143 kasus hingga 19 Januari 2026. Dinkes DKI dan Gubernur Jakarta ungkap penyebab dan langkah penanganan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Musim Hujan Picu Lonjakan DBD di Jakarta, Pramono Anung: Wilayah Barat dan Utara Rawan
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Berita Foto
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Ketua Tim Bidang Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, Sappe M. P. Sirait saat Program Keluarga Sigap di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Januari 2026
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Bagikan