Andika Pratama
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan dana Partai Politik (Parpol) sudah ditetapkan sejak era Gubernur Djarot Saiful Hidayat, kenaikan itu mencapai 10 kali lipat dari Rp 400 per suara menjadi Rp 4.000 persuara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Fraksi PDIP, William Yani menilai kenaikan dana parpol sebesar Rp 4000 merupakan hal yang wajar. Apalagi dana APBD DKI di tahun 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.
"Menurut saya kebutuhan parpol di DKI sangat besar, karena rata-rata lokasi tingkat pusatnya di Jakarta 4000 menurut saya tidak masalah sesuai APBD Jakarta. Dengan begitu penggunaannya akan lebih jelas karena anggaran itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing parpol, misalnya parpol dapet 10 miliar tapi digunakan hanya 7,5 miliar nah 2,5 miliar harus dikembalikan," ujar Yani saat dihubungo wartawan di Jakarta, Selasa (12/12).
Lebih dalam, Yani menyayangkan sikap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu soal dana Parpol tersebut. Pasalnya, kata Yani, kenapa tidak sejak awal saja Anies menolak kenaikan dana parpol itu, maka dirinya bisa saja merubah sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negri (Kemendagri).
"Begini, oleh tim gubernur kan usulan harus dipelajari apakah bisa dikurangi oleh tim gubernur yang baru, ya bisa bisa saja, kan gini dia (Anies) punya tim, diperiksa anggaran berapa berapa, oke 4 ribu masuk enggak sih, kalau dianggap enggak masuk ya dikurangin monggo-monggo saja," jelas Yani. (Asp)
